SKK Migas Cari Lahan 600 Hektare untuk Proyek Blok Masela

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

Rabu 22/6/2016, 15.00 WIB

Saat ini ada dua kabupaten yang berebut meyediakan lokasi pengembangan Blok Masela, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

SKK MIgas
Arief Kamaludin|KATADATA
SKK MIgas

Pemerintah tengah mencari lokasi yang tepat untuk pengembangan proyek Blok Masela di Maluku. Saat ini, ada beberapa pilihan lokasi untuk pembangunan kilang pengolahan gas dan fasilitas pendukung megaproyek tersebut.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menerangkan, ada tujuh pulau yang menjadi opsi lokasi pembangunan kilang darat Blok Masela. Dua pulau berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yakni Pulau Selaru dan Yamdena. Sedangkan dua pulau lainnya berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu Pulau Babar dan Pulau Masela.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Selain itu, Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru. "Terus ada dua lagi pulau kecil-kecil," kata Amien seusai rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa (21/6). (Baca: Kepala SKK Migas: Rizal Ramli Tak Berhak Putuskan Blok Masela)

Menurut Amien, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mengembangkan Blok Masela dengan skema darat. Pertama, kebutuhan lahan untuk kilang darat minimal 600 hektare. Kedua, dari segi teknis, lahan tersebut minimal tidak terganggu siklus angin musiman, seperti Muson Barat dan Muson Timur yang dikhawatirkan dapat menghambat aktivitas operasional kilang tersebut nantinya. 

"Dari sisi teknis kan harus dilihat mana yang memungkinkan. Jadi kalau ada satu pulau lagi ada Muson Barat, maka pelabuhan itu harus di sebelah timur, kalau lagi ada Muson Timurmaka  pelabuhan harus di sebelah barat ," kata dia. 

Ketiga, penentuan lahan yang cocok untuk pengembangan Blok Masela juga harus mengedepankan aspek sosial. Yakni, melibatkan pandangan dari pemerintah daerah di Maluku. Tujuannya agar pemda juga ikut memberikan rekomendasi lahan yang cocok. (Baca: SKK Migas: Para Bupati Jangan Berebut Lokasi Kilang Masela)

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas SKK Migas Taslim Z. Yunus menjelaskan, saat ini  ada dua kabupaten di Maluku yang berebut lokasi pengembangan Blok Masela. Yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sedangkan untuk menghindari adanya calo tanah, menurut Taslim, pihak gereja sudah memberikan arahan agar tidak menjual tanah yang ada di daerah tersebut. 

Di sisi lain, SKK Migas tengah mengkaji insentif-insentif yang diajukan Inpex Corporation selaku operator Blok Masela.  Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara Inpex Corporation Usman Slamet. ”Kami masih mendiskusikannya dengan pemerintah," kata dia kepada Katadata beberapa hari lalu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan salah satu  insentif yang diminta adalah masa perpanjangan kontrak. Harapannya tingkat pengembalian investasi Blok  Masela sesuai dengan nilai keekonomiannya. (Baca: Jalankan Putusan Jokowi, Inpex Ajukan 3 Permintaan Blok Masela)

Namun, Sudirman belum memutuskan apakah permintaan tersebut akan dipenuhi.  Sebab, sebelum diputuskan, insentif itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi. "Karena sudah sampai ke Bapak Presiden," ujar dia.

Kuis Katadata

Dunia Anak-Anak

Uji pengetahuan Anda mengenai Hari Anak dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah menarik dari Zurich senilai Rp. 250.000