Pemerintah Terima 68 Aduan Masalah Paket Kebijakan
Untuk menggerakkan ekonomi, pemerintah telah mengelurakan selusin paket kebijakan. Namun hingga kini belum semua terimplementasi dengan baik. Bahkan, pemerintah menerima 68 aduan masalah pelaksanaannya.
Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Kelompok Kerja IV Penanganan dan Penyelesaian Kasus Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa. Kemarin, satgas tersebut diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Baca: Paket Ekonomi Belum Efektif Akibat Terganjal 20 "Cucu" Aturan).
Menurut Purbaya, 68 aduan tersebut terdiri dari 12 kasus terkait pertanian dan lingkungan hidup, 11 terkait perpajakan, sembilan menyangkut energi, enam mengenai ketenagakerjaan, dan empat terkait pariwisata. Selebihnya, 10 aduan di bidang perdagangan, lima di transportasi, lima dalam aturan perindustrian, serta enam di bidang perbankan.
“Keluhan tersebut dilaporkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nanti Kementerian akan memproses keluhannya, sesuai atau tidak. Kalau sesuai, masalahnya akan diberikan ke kami,” kata Purbaya.
Misalnya, kata dia, di sektor energi ada keluhan resmi dari pengusaha soal diskon tarif listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara. Aduan tersebut saat ini sedang didalami lebih lanjut apakah paket kebijakan ekonomi ketiga ini memerlukan tambahan peraturan.
Purbaya juga menjanjikan penyelesaian masalah akan lebih tuntas lantaran di Pokja IV terdiri dari lintas sektor dan berisikan sejumlah institusi seperti TNI, Polri, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Total kami sudah rapatkan empat masalah besar dan tiga aduan yang sifatnya lebih kecil,” kata Purbaya.
