Rawan Pencucian Uang, Tiga LSM Gugat Tax Amnesty
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Aturan tax amnesty yang baru disahkan akhir bulan lalu itu dianggap melegalkan tindak pidana pencucian uang.
Yayasan Satu Keadilan, salah satu pengadu, menyatakan tindak pidana pencucian uang terkait dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. “Membuat orang yang menyimpan uang di luar negeri dinyatakan legal untuk repatriasi tanpa penegakan hukum,” kata Ketua Yayasan Sugeng Teguh Santoso usai mengajukan judicial review, Rabu, 13 Juli 2016.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini mengatakan pencucian uang merupakan satu dari 21 alasan gugatan uji materi. Alasan lainnya, lantaran tax amnesty tidak akan efektif diimplementasikan seperti pada 1964 dan 1986. “Mencerminkan lemahnya pemerintah di depan para pengemplang pajak,” ujarnya. (Baca: Pengusaha Tetap Minati Tax Amnesty meski Terancam Digugat).
Selain Yayasan Satu Keadilan, organisasi lain yang mengajukan judicial review yakni Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Jakarta Raya serta Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Total ada beberapa pasal yang diajukan untuk dilakukan uji materiil yakni Pasal 1, Pasal 3, pasal 4, pasal 11, pasal 19, pasal 21, pasal 22, serta pasal 23.
Seluruhnya bertumpu pada pasal 1 ayat 1 yang mengatur pengampunan pajak terutang tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana dengan membayar tebusan.
Sugeng mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara adil. Apalagi, dia mengklaim aduan ini tidak dilatarbelakangi kepentingan politik dan hanya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat terutama dari sisi perpajakan. (Baca: Jokowi Resmikan Tax Amnesty, Pejabat dan 500 Pengusaha Hadir).
Lebih jauh, dia menekankan pembuatan Undang-Undang Pengampunan Pajak menyalahi prinsip pembuatan aturan. “Undang-Undang Perpajakan itu bersifat memaksa, di mana pengemplangnya harus dikenakan denda dan dipidana. Prinsip pidana dan denda ini ditabrak secara telak oleh UU Pengampunan Pajak dengan memperkenalkan istilah uang tebusan dengan tarif rendah pula,” kata Sugeng.
