Pemerintah dan BI Sepakat Tax Amnesty Perkuat Rupiah
Di depan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah dan Bank Indonesia satu suara atas sejumlah indikator makro seperti penguatan rupiah. Dalam rapat kerja ini, misalnya, mereka menyebutkan tax amnesty menjadi salah satu penopang pergerakan mata uang Indonesia ini.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah mengubah usulan proyeksi kurs rupiah dari level 13.650 - 13.900 per dolar Amerika Serikat menjadi 13.300 - 13.600 pada 2017. Angka ini serupa dengan ramalan bank sentral. (Baca: Menkeu Sebut Tax Amnesty Bakal Mengubah 3 Indikator Ekonomi).
Keyakinan tersebut didasarakan pada pengesahan UU Pengampunan Pajak yang direspons positif oleh pasar. “Saat itu, kami belum ada bayangan apakah tax amnesty akan berjalan, maka kami pakai asumsi BI saat itu. Sekarang, kami ajukan range baru untuk kurs persis seperti BI,” kata Bambang di kompleks DPR, Senin, 18 Juli 2016.
Sebelumnya, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) yang diajukan pemerintah pada Mei lalu, nilai tukar rupiah diramalkan 13.650 - 13.900 per dolar Amerika. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan 5,3 - 5,9 persen.
Proyeksi rupiah ini berbeda dengan perkiraan BI yang menaksir pada posisi 13.300 - 13.600 per dolar Amerika. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diduga hanya 5,2 hingga 5,6 persen. (Baca: Efek Brexit, Sukuk Indonesia Panen Dana Asing Dibanding Malaysia).
Menurut Bambang, perbedaan ini karena dasar penetapan asumsi makro oleh pemerintah merupakan rekomendasi BI atas kondisi perekonomian Mei 2016. Saat itu, kenaikan suku bunga Amerika (Fed Rate) diyakini masih menjadi tantangan utama.
“Kemudian BI merevisi proyeksi kurs rupiah dengan melihat dampak dari Undang-Undang Tax Amnesty. Otomatis ada perbedaan di pandangan akhir. Sementara kami masih menggunakan proposal formal yang disampaikan ke DPR, yang saat itu UU Tax Amnesty belum masuk pembahasan,” ujar Bambang.
