Kementerian Infrastruktur Minta Anggaran 2017 Lebih Besar
Dua kementerian terkait infrastruktur kembali mengajukan anggaran yang lebih besar untuk tahun depan. Setelah sebelumnya sempat terkena pemangkasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan mengajukan anggaran untuk tahun depan senilai Rp 157,3 triliun. Lebih besar dari anggaran perubahan yang ditetapkan untuk tahun ini senilai Rp 140 triliun.
Kementerian PUPR mengajukan anggaran 2017 sebesar Rp 106,8 triliun, lebih besar dari tahun ini yang telah terpangkas menjadi hanya Rp 97,1 triliun. Sementara Kementerian Perhubungan mengajukan Rp 50,5 triliun, yang juga lebih besar dari tahun ini Rp 42,9 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono maupun Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan anggaran ini akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Khususnya untuk menunjang konektivitas penghubung antar wilayah Indonesia.
"Masih kami arahkan kepada konektifitas, kalau di PU (Kementerian PUPR) termasuk menunjang kedaulatan pangan," kata Basuki saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7). (Baca: Genjot Infrastruktur, DPR Soroti Minimnya Anggaran Pendidikan 2017)
Dari total anggaran yang diajukan Kementerian PUPR, alokasi terbesarnya adalah untuk Direktorat Jenderal Bina Marga. Nilainya mencapai Rp 42,1 triliun. Sisanya untuk Direktorat Sumber Daya Air sebesar Rp 34 triliun dan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp 18,4 triliun.
