Usulkan Wakil Dirut, Komisaris Bantah Akan "Kudeta" Bos Pertamina
Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) mengklaim usulan penambahan direksi dan adanya posisi Wakil Direktur Utama PT Pertama (Persero) bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Apalagi, Pertamina akan menjadi induk usaha (holding) BUMN sektor energi.
"Itu pemikirannya (penambahan direksi). Tidak ada itu upaya kudeta (Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto)," ujar Wakil Komisaris Utama Pertamina Edwin Hidayat Abdullah di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/8).
Menurut Edwin, semua proyek besar Pertamina, seperti pembangunan kilang minyak selama ini berada di bawah Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi. Ia hanya memiliki dua Senior Vice President (SVP), yakni bagian pengolahan dan bagian pengelolaan proyek. (Baca: Bos Pertamina Tak Tahu Usulan Komisaris Bentuk Wakil Dirut)
Saat ini, menurut Edwin, satu SPV diketahui menangani proyek yang nilainya mencapai US$ 30 miliar. Ia menilai, proyek sebesar itu semestinya ditangani oleh level direksi, bukan di SPV. Untuk mengatasi persoalan itu, Komisaris Pertamina mengusulkan penambahan direksi.
Selain itu, posisi baru wakil direktur dan direktur akan bertanggung jawab dalam pengelolaan gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Apalagi, pertimbangannya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan segera menjadi bagian dari Pertamina dalam skema holding.
Alhasil, menurut Edwin yang juga merupakan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN, jabatan direktur utama nantinya akan fokus mengelola induk usaha tersebut. Sedangkan jabatan di bawahnya yakni wakil direktur utama dan direksi akan berfokus pada pengelolaan operasional Pertamina.
(Baca: Bisnis Menggurita, Komisaris Pertamina Usulkan Posisi Wakil Dirut)
