Berharap Holding, Rini Soemarno Setop Suntik BUMN Tahun Depan

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Yura Syahrul

18/8/2016, 10.53 WIB

"Tahun depan dengan kemampuan itu, kami tidak butuh PMN lagi. Jadi BUMN me-leverage modal yang didapatkan dari negara untuk pembangunan."

Rini Soemarno
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah tidak mengalokasikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Alasannya, perusahaan BUMN dinilai sudah memiliki kemampuan permodalan mencukupi untuk mencari pendanaan eksternal dan mengembangkan usahanya.

Menteri BUMN Rini Soemarno mencatat beberapa BUMN telah mampu memutar modal untuk mencari pembiayaan baru (leverage). Modal itu sudah dikantongi beberapa BUMN melalui suntikan PMN sejak tahun 2015. (Baca: Bentuk Holding, Jokowi: 2019 Nilai Investasi BUMN Rp 764 Triliun)

Menurut Rini, perusahaan BUMN pada 2015 lalu banyak melakukan pembangunan, terutama menggarap proyek infrastruktur. Untuk proyek jalan tol misalnya, BUMN telah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.200 kilometer (km) sejak 2015. "Padahal sebelumnya sejak kemerdekaan (1945) baru (ada jalan tol) 670 km," katanya saat konferensi pers Nota Keuangan 2017 di Jakarta, Selasa (16/8) lalu.

Pembiayaan pembangunan jalan tol itu didukung oleh suntikan PMN. Rini mencontohkan, PT Hutama Karya (Persero) yang menggunakan PMN untuk membangun tol Trans Sumatera. Begitu pula dengan PT Pelindo III, yang mendapatkan PMN untuk membangun beberapa pelabuhan di Indo timur.

"Tahun depan dengan kemampuan itu, kami tidak butuh PMN lagi. Jadi BUMN me-leverage modal yang didapatkan dari negara untuk pembangunan," kata Rini. (Baca: PMN BUMN Bengkak Rp 13,6 Triliun buat Proyek Listrik PLN)

Sekadar informasi, pemerintah pada 2015 mengalokasikan dana PMN sebesar Rp 64,8 triliun. Sebagian penerima dana PMN itu adalah perusahaan konstruksi seperti PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk dan PT Hutama Karya. Sedangkan PMN pada tahun ini seperti tercantum dalam APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 44,38 triliun. Sejumlah perusahaan konstruksi pelat merah kembali mendapatkan PMN, termasuk PT Jasa Marga Tbk. 

Di sisi lain, menurut Rini, kebutuhan belanja modal BUMN tahun depan sebesar Rp 555 triliun. Jumlahnya naik dari Rp 416 triliun pada tahun ini. Ia optimistis kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi sendiri oleh BUMN tanpa adanya suntikan PMN.

(Baca: Pemerintah Sepakat Bentuk Enam Holding BUMN)

Selain mengandalkan modal untuk mencari pinjaman, perusahaan pelat merah bisa melakukan aksi korporasi lainnya, seperti penawaran saham perdana ke publik atau Initial Public Offering (IPO). Rini menyatakan, ada beberapa anak usaha BUMN yang akan melangsungkan IPO tahun depan. Antara lain HK Realty serta PT Tugu Pratama Indonesia yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero). 

Tak cuma itu, Rini menilai pembentukan induk usaha (holding) BUMN juga dapat mendukung pendanaan perusahaan BUMN. Pembentukan induk usaha akan membuat modal BUMN bertambah besar. Dengan begitu, kemampuan pembiayaannya juga meningkat. "Mudah-mudahan holding BUMN jadi akhir tahun ini untuk memperkuat kemampuan (modal) BUMN," kata Rini.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha