Data Pegawai Berlebih, Dana Tunjangan Guru Dipangkas
Upaya pemerintah menghemat anggaran mendapat sorotan tajam masyarakat, juga sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terutama terkait berkurangnya dana Tunjangan Profesi Guru untuk PNS Daerah. Langkah ini dinilai menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada guru.
Atas menyeruaknya kabar tersebut, Kementerian Keuangan mengklarifikasi hal itu. “Akibat berkurangnya jumlah guru yang bersertifikasi,” demikian pernyataan resmi pejabat Humas Kementerian Keuangan hari ini, Selasa, 30 Agustus 2016. (Baca juga: Dana Desa Berkurang, Pemangkasan Anggaran Naik Jadi Rp 133,7 Triliun).
Mengutip data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada saat APBN Perubahan 2016 terbentuk, jumlah guru yang bersertifikasi tercatat 1.300.758 orang. Namun dalam pengecekan terakhir, angka itu menurun tinggal 1.221.947 orang. Berkurangnya jumlah guru karena sebagian pensiun, mutasi menjadi pejabat struktural, atau meninggal.
Atas dasar itu, dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah pun diturunkan Rp 23,4 triliun dari sebelumnya Rp 69,7 triliun. Jumlah pengurangan tersebut bagian dari Dana Alokasi Khusus nonfisik yang diketatkan pemerintah -kemudian ditetapkan melalui Instruksi Presiden Joko Widodo- sebesar Rp 23,8 triliun.
Dalam hitungan Kementerian Keuangan, selain berkurangnya jumlah guru bersertifikasi, rupanya dana Tunjangan Profesi Guru tahun-tahun sebelumnya di kas daerah masih bersisa Rp 19,6 triliun. “Yang dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembayaran TPG kepada guru tahun 2016,” mereka melanjutkan penjelasannya.
Pemangkasan dana-dana tersebut bagian dari upaya pemerintah menekan belanja negara seiring perkirakan penerimaan negara, terutama dari pajak, tidak dapat dicapai hingga Rp 219 triliun. Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian belanja negara, di antaranya penghematan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). (Baca: Belanja Dipotong, Pemerintah Yakin Pertumbuhan Ekonomi Bisa Naik).
