Dana Daerah Dipotong, APKASI: Banyak Pemda yang Menjerit
Pemerintah daerah (pemda) merasa terbebani dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran tahun ini. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengatakan kebijakan ini membuat banyak daerah tidak bisa menjalankan program yang sudah direncanakan.
Sekretaris Jederal Apkasi Muhammad Nurdin Abdullah mengatakan sebenarnya pemerintah daerah memahami keuangan negara yang sedang sulit saat ini. Namun, pemangkasan dana daerah yang sangat besar, malah akan menambah beban pemerintahan daerah.
"Jujur memang daerah-daerah menjerit juga itu. Terutama Dana Alokasi Umum (DAU) itu kan kami harus memilah-milah yang mana menjadi skala prioritas, mana yang harus ditunda," kata Nurdin saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (31/8).
Pemangkasan dana dari pusat akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal perekonomian daerah ini menopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Jawa dan Sumatera. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Jawa menyumbang 58,8 persen pertumbuhan ekonomi domestik dan Sumatera 22 persen.
(Baca: Sri Mulyani Akui Pertumbuhan Ekonomi 2016 Sulit Capai 5,2 Persen)
Karena dananya dipangkas, kata Nurdin, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi besar dalam anggarannya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) penghematan anggaran dilakukan dengan memangkas belanja operasional. Beberapa pos anggaran daerah yang akan dipangkas adalah biaya perjalanan dinas, biaya makan minum, rapat, dan biaya lainnya yang tidak terkait dengan pelayanan publik.
Nurdin juga meminta pemerintah pusat memberikan dukungan kepada daerah dalam melakukan upaya penghematan. "Pemerintah pusat juga harus konsisten, lebih disiplin. Jangan memanggil kami terus, bikin pertemuan di Jakarta. Kalau perlu pusat datang ke daerah, itu lebih efisien," ujarnya.
