Pemerintah Siapkan Aturan Memasuki Era Pertukaran Informasi Pajak
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sistem perbankan Indonesia belum mendukung sepenuhnya pertukaran informasi secara otomatis. Automatic Exchange of Information (AEOI) ini terutama terkait keterbukaan informasi perbankan dan pajak.
Menurut Suahasil, Undang-Undang Perbankan Indonesia belum selaras dengan pelaksanaan AEOI dari segi kerahasiaan perbankan. Oleh sebab itu, pemerintah berencana memperbaiki peraturan tersebut.
“Kita daftar apa saja yang dilakukan agar bisa sesuai dengan AEOI,” kata Suahasil usai rapat di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin, 5 September 2016. (Baca: Indonesia Dorong Sistem Pajak yang Adil dan Transparan di Forum G20).
Walau belum menjelaskan secara detail, ia menyatakan perubahan aturan akan diharmoniskan dengan perundang-undangan yang sudah ada. “Kita perbaiki supaya dapat disesuaikan secara penuh,” ujarnya.
Ketika berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hangzhou, Cina, kemarin, Presiden Joko Widodo mendorong terbentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan. Dia mengajak para anggota G20 bekerja sama dalam membentuk sistemnya, sehingga tidak tercipta kebijakan yang merugikan negara lain.
“Mengingat perlambatan ekonomi global, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan pajak dalam menjaga iklim bisnis dan investasi. Hal ini membutuhkan sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan,” kata Jokowi. (Baca: Menteri Keuangan Dorong G20 Sanksi Pelanggar Pajak Global).
Dia pun mendukungan kerja sama dan koordinasi antara negara-negara anggota G20 dalam penerapan AEOI. “Saya percaya transparansi keuangan melalui AEOI akan bermanfaat dalam mengatasi arus keuangan terlarang yang telah merugikan negara-negara berkembang selama bertahun-tahun,” ujarnya.
