Kementerian ESDM dan Komisi VII Sepakat Subsidi LPG Naik di 2017
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR sepakat untuk meningkatkan volume subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebesar 13,5 persen tahun depan. Volume LPG bersubsidi pada 2017 disepakati 7,09 juta ton, lebih tinggi dari tahun ini sebesar 6,25 juta ton.
Ketua Komisi VIII DPR RI Gus Irawan Pasaribu memutuskan besaran subsidi LPG dalam pembahasan anggaran 2017, setelah meminta pendapat anggota dan pemerintah. “Jadi semuanya setuju untuk subsidi LPG 3 kilogram (kg) ditetapkan 7,096 juta metrik ton,” ujarnya saat rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9).
(Baca: Pemerintah Batal Kurangi Dana Subsidi Elpiji)
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan ada beberapa pertimbangan untuk menentukan besaran volume subsidi LPG. Salah satunya adalah melihat tren pertumbuhan usaha mikro.
Selain itu juga mempertimbangkan pertumbuhan rumah tangga di Indonesia Timur, yang sedang melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG. Untuk 2017, ada 517 paket rumah tangga di tiga daerah, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Maluku.
Sebenarnya pemerintah telah berencana mengurangi subsidi LPG. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengurangan subsidi tahun depan sulit terealisasi. Alasannya kesiapan pemerintah terkait kebijakan ini belum matang.
Uji coba subsidi elpiji tepat sasaran baru dilakukan pemerintah pada bulan ini di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Luhut berharap pada 2018, volume subsidi LPG 3 kg bisa berkurang. Pengurangan ini akan menyebabkan penghematan anggaran sebesar Rp 18 triliun.
(Baca: Pemerintah Uji Coba Penjualan Elpiji 3 Kg Tanpa Uang Tunai)
"Dalam Instruksi presiden (Inpres) mungkin kami teledor. Subsidi gas 3 kg itu untuk keluarga dan rumah tangga yang seharusnya keluarga miskin dan rumah tangga," ujar dia.
