Pemerintah Pacu Eksplorasi Laut Dalam untuk Ketahanan Energi
Pemerintah akan memacu eksplorasi minyak dan gas bumi khususnya untuk wilayah kerja yang berada di laut dalam. Hal ini guna meningkatkan ketahanan energi Indonesia.
Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan potensi laut dalam di Indonesia sangat besar. Saat ini, temuan cadangan migas di laut dalam tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Papua mencapai 100 miliar barel. (Baca: Cadangan Minyak Menipis, Terendah 16 Tahun Terakhir).
Namun pengembangan laut dalam masih minim lantaran biaya investasinya masih tinggi. Untuk menggarap satu sumur saja bisa menghabiskan US$ 100 hingga 125 juta. “Kalau dry hole langsung hilang itu. Kami harus kasih insentif,” kata Luhut dalam Forum Ketahanan Energi Nasional di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 8 September 2016.
Belum lagi tingkat pengembalian investasi, Internal Rate Return (IRR) juga masih rendah. IRR untuk laut dalam di Indonesia, menurut Luhut, hanya sekitar 4 hingga 5 persen. Sehingga laut dalam tidak ekonomis di mata investor.
Untuk menggenjot eksplorasi di area ini, pemerintah akan memperbaiki regulasi. Saat ini kerap terjadi tumpang tindih aturan. "Masalah ketahanan energi, ini miss management saja. Selama sebulan saya jadi Plt Menteri Energi, saya melihat salah urus saja semua,” ujar dia.
Salah satu aturan yang sedang direvisi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 mengenai Pengembalian Biaya Operasi dan Pajak di Industri Hulu Migas. Aturan ini direvisi karena dianggap tidak tepat untuk menetapkan pajak kepada kontraktor yang belum berproduksi. (Baca: Pemerintah Beri Insentif Melalui Revisi Aturan Cost Recovery).
