Penerimaan Minim, Sri Mulyani Usul Pelebaran Defisit ke Jokowi
Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana memperlebar defisit anggaran negara karena menghitung penerimaan hingga kini masih di bawah target yang ditetapkan. Rencana tersebut akan diusulkan dan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Sri Mulyani mengaku akan bertemu dengan Presiden untuk mengusulkan pelebaran defisit itu pada Jumat ini (16/9). Berdasarkan agenda Presiden hari Jumat ini, ada rapat terbatas kabinet dengan agenda perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2016 dan Rancangan APBN Tahun 2017 di kantor Kepresidenan, Jakarta.
Namun, Sri Mulyani belum mau menyebutkan besaran pelebaran defisit yang akan diusulkan kepada Presiden. Yang jelas, jumlahnya tidak melampaui peraturan dalam Undang-Undang Keuangan Negara yaitu sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Baca: Defisit Anggaran Melebar, Pemerintah Masih Bisa Tambah Surat Utang)
"Semua dilakukan dalam kerangka Undang-Undang Keuangan Negara di mana defisit tetap tidak boleh lebih besar dari 3 persen," katanya saat rapat dengan Komisi Keuangan (Komisi XI) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (15/9) malam.
Karena itulah, Sri Mulyani akan memantau perkembangan defisit anggaran saat ini, baik di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya agar total defisit tidak melebihi 3 persen. (Baca: Penerimaan Rendah, Kemenkeu Berharap Tak Pangkas Anggaran Lagi)
Menurut dia, pelebaran defisit ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mengamankan APBNP 2016. Jadi, pelebaran defisit ini melengkapi pemotongan anggaran sebesar Rp 137,6 triliun yang telah dilakukan pemerintah sejak bulan lalu. "Jadi, (pemotongan anggaran) kami kombinasikan dengan pelebaran defisit," kata Sri Mulyani.
