Didominasi Harta Dalam Negeri, Tax Amnesty Tembus Rp 1.000 Triliun

Jumlah penyertaan harta program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) telah mencapai Rp 1.013 triliun per Selasa pagi (20/9) ini. Jumlahnya sudah 25 persen dari target pemerintah sebesar Rp 4.000 triliun, dan bakal terus naik signifikan menjelang berakhirnya periode pertama program tersebut bulan ini.

Jika dicatat sejak awal September ini, harta yang diikutsertakan dalam amnesti pajak mencapai Rp 864,1 triliun. Jumlahnya menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan sejak berjalannya amnesti pajak 18 Juli hingga akhir Agustus lalu yang hanya sebesar Rp 148,9 triliun. Berarti, jumlahnya melonjak hampir lima kali lipat hanya dalam kurun 20 hari terakhir bulan ini.

Lonjakan nilai penyertaan harta itu sejalan dengan kenaikan Surat Penyertaan Harta (SPH). Jumlahnya per 20 September ini mencapai 66,8 ribu SPH, melonjak tiga kali lipat dari akhir Agustus lalu yang masih sebanyak 22,2 ribu SPH. (Baca: Sri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax Amnesty)

Namun, tembusnya jumlah penyertaan harta amnesti pajak hingga Rp 1.013 triliun ini lebih didominasi oleh deklarasi harta di dalam negeri. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, deklarasi harta bersih di dalam negeri mencapai Rp 705 triliun, atau sekitar 70 persen dari total penyertaan harta.

Sedangkan deklarasi harta bersih luar negeri sekitar 25 persen atau sebesar Rp 253 triliun. Dari jumlah itu, nilai repatriasi aset dari luar negeri Rp 55,1 triliun. Artinya, cuma 5 persen dari total penyertaan harta amnesti pajak. Padahal, Kementerian Keuangan pernah memperkirakan jumlah repatriasi dana selama 9 bulan program tersebut bisa mencapai Rp 1.000 triliun.  

Alhasil, pemerintah telah menghimpun uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sebesar Rp 24 triliun. Jumlahnya baru sekitar 14 persen dari target program ini yang dipatok pemerintah sebesar Rp 165 triliun. Sedangkan berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp 32,1 triliun. Nilai ini mencakup pembayaran tebusan amnesti pajak, tunggakan pajak, dan penghentian pemeriksaan bukti permulaan.

(Baca: Akhir September, Ditjen Pajak Yakin Uang Tebusan Rp 40 Triliun Lebih)