Lewat Tax Amnesty, Pemerintah Incar Tunggakan Pajak Rp 90 Triliun

Pemerintah ternyata tidak hanya mengincar penerimaan tebusan dari program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Lewat program tersebut, pemerintah mengincar penyelesaian Rp 90 triliun tunggakan pajak.

Berdasarkan kalkulasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, potensi penerimaan tebusan dari penyelesaian tunggakan pajak tersebut mencapai Rp 22 triliun. Karena itu, direktorat tengah mengupayakan langkah penyelesaian tunggakan pajak itu.

”Kami fokus para penunggak pajak itu ikut tax amnesty,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama kepada Katadata, Rabu (21/9). Total tunggakan pajak sebesar Rp 90 triliun berasal dari akumulasi tunggakan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp 53 triliun ditambah denda dan sanksi administrasi sebesar Rp 40 triliun.

(Baca juga: Pemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax Amnesty)

Menurut dia, petugas pajak tetap melakukan penagihan selama penunggak pajak belum melunasi utangnya, kecuali penunggak ikut tax amnesty. “Penagihan (pajak) aktif kami lakukan, bahkan sampai gijzeling (penyanderaan) pun tetap kami lakukan. Tapi kalau mau melunasi pokok pajaknya dan mengikuti tax amnesty, tidak kami teruskan,” ujar Yoga. (Baca juga: Pengusaha Akan Ikut Tax Amnesty Serentak Pekan Depan)

Jika dorongan Ditjen Pajak ini ditanggapi para penunggak pajak, dana tebusan dipastikan bakal terkerek naik. Mengacu pada data Ditjen Pajak, perolehan tebusan hingga Rabu ini (21/9) sudah mencapai Rp 27,7 triliun. Nilai tersebut masih jauh dari target pemerintah dalam anggaran 2016 yang sebesar Rp 165 triliun. (Baca juga: Didominasi Harta Dalam Negeri, Tax Amnesty Tembus Rp 1.000 Triliun)