Beberapa Skenario Penurunan Harga Gas Versi Kementerian Energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki usulan untuk menurunkan harga gas bumi. Skenario tersebut terdiri dari skema hulu dan hilir.
Direktur Pembinaan Program Kementerian Energi Agus Cahyono Adi mengatakan, untuk skenario di hulu, akan ada perubahan jenis industri tertentu. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 disebutkan tujuh industri yang bakal menikmati harga gas murah, yaitu industri pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, alas kaki, kertas, baja, keramik, kaca, dan semen.
Setelah itu menetapkan pengurangan harga yang ditanggung oleh bagian negara mulai 2017. Dari simulasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usha Hulu migas (SKK Migas), untuk pengurangan harga gas industri dalam perjanjian jual-beli gas (PJBG) di atas US$ 4 per MMBTU akan mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) gas sebesar US$ 474,9 juta. (Baca: Aturan Terbit, Diskon Harga Gas Bumi Dinikmati Tujuh Industri).
Sementara untuk harga US$ 5 per MMBTU berimbas pada pengurangan PNBP gas senilai U$ 300,1 juta. “Ini memerlukan perubahan kebijakan asumsi dasar APBN, karena perkiraan bagian negara US$ 3,5 miliar,” kata Agus di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2016.
Selain itu, perlu juga upaya penurunan harga secara menyeluruh, baik bagian pemerintah ataupun kontraktor, serta efisiensi biaya distribusi. Menurut Agus, hal tersebut bisa dilakukan dengan tiga cara. (Baca: Jokowi Perintahkan Harga Gas Industri US$ 5 Mulai Akhir November).
Pertama, mereformulasi harga gas hulu dari fix+excalation atau tidak terpengaruh terhadap harga minyak menjadi hybrid (fix+linked Oil/Product Price) atau mempertimbangkan harga minyak. Sehingga akan tercipta manajemen risiko yang seimbang antara pemerintah dan kontraktor untuk merespons fluktuasi harga minyak.
Cara kedua adalah mengaudit biaya operasi kegiatan usaha hulu migas, menyerderhanakan bisnis proses dan percepatan eksekusi proyek untuk mengurangi pembebanan premi risiko proyek. Ketiga, mereformulasi kebijakan pemanfaatan hasil pengelolaan sumber daya alam, dan reformasi dari sumber pendapatan ke penggerak ekonomi.
