Pemerintah Terbelah Menyikapi Rencana Impor Gas
Pemerintah terbelah menyikapi rencana impor gas bumi untuk mencapai target penurunan gas industri oleh Presiden Joko Widodo. Perbedaan pandangan muncul antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Usai rapat koordinasi rencana penurunan harga gas untuk industri di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/10) siang, Luhut membuka opsi impor gas dari luar negeri. Langkah ini diyakini dapat menekan harga gas saat ini. Contohnya, harga gas di Indonesia bagian barat, seperti Aceh. (Baca: Harga Gas di Malaysia Lebih Murah karena Subsidi Pemerintah)
Menurut Luhut, gas untuk Aceh itu berasal dari lapangan gas di Papua sehingga harganya menjadi US$ 13 per mmbtu. Penyebabnya, distribusi gas dari ujung timur ke ujung barat Indonesia memakan biaya yang besar.
Tapi, dengan kebijakan impor maka kemungkinan harganya bisa turun menjadi US$ 8 per mmbtu. Bahkan, bisa menjadi US$ 6 per mmbtu. Sedangkan produksi gas di kawasan Indonesia Timur dapat diekspor ke luar negeri.
“Itu harus kita pikirkan. Kenapa tidak impor saja dari Malaysia, Brunei Darussalam atau Timur Tengah sehingga lebih murah, misalnya US$ 3 sampai US$ 4 per mmbtu,” kata Luhut. Demi memuluskan rencana itu, Kementerian ESDM berencana membuat payung hukum impor gas.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani punya pandangan sama dengan Luhut mengenai skema pembagian wilayah penjualan gas bumi. "Misalnya kebutuhan gas di Medan, kalau beli dari Papua maka ongkosnya akan mahal. Bisa saja (kebutuhan gas) di Medan diimpor saja dari Singapura."
Sedangkan produksi gas di Papua dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhan pembangkit listrik PLN di daerah tersebut. “Sehingga ongkosnya tidak mahal, tapi tujuannya juga jelas," kata Askolani. (Baca: Berpacu Mengurai Ruwetnya Masalah Harga Gas)
