AKR Tolak Bangun SPBU di Papua jika Tidak Untung

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

21/10/2016, 18.35 WIB

“Kalau harga BBM non subsidi dapat berbeda tergantung dari biaya logistik dan faktor lainnya,” ujar dia.

spbu
Arief Kamaludin|KATADATA

PT AKR Corporindo Tbk mengikuti rencana pemerintah untuk membuat harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia dengan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di luar Jawa, seperti Papua. Namun  AKR menuntut bila pembangunan SPBU juga harus memperhatikan keekoonomiannya.

Suresh Vembu, salah satu Direktur AKR mengatakan perusahaannya akan membangun SPBU di Papua atau daerah manapun selama menguntungkan. “Kalau tidak menguntungkan, kami tidak bangun. Jadi bagi kami keputusan ini berdasarkan pertimbangan keekonomian,” kata Suresh kepada Katadata, Jumat, 21 Oktober 2016. (Baca: Jokowi Perintahkan Harga BBM di Papua dan Jawa Harus Sama).

Menurut Suresh, saat ini AKR juga tidak hanya membangun infrastruktur BBM seperti SPBU di Jawa. Perusahannya sudah membangun di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu juga ikut menyalurkan BBM ke wilayah timur Indonesia timur. Mengenai harga, AKR sudah menjual Solar subsidi sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. “Kalau harga BBM nonsubsidi dapat berbeda, tergantung dari biaya logistik dan faktor lainnya,” ujar dia. 

Tapi, Suresh melanjutkan, sampai saat ini belum mengetahui secara pasti kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk menyeragamkan harga BBM di seluruh Indonesia. AKR masih menunggu skema dari pemerintah tersebut. (Baca: Perusahaan Swasta dan Asing Wajib Jual BBM Satu Harga di Papua).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan akan menyusun peraturan menteri tentang mekanisme pelaksanaan "BBM Satu Harga". Aturan ini nantinya tidak hanya berlaku untuk PT Pertamina. “Berlaku untuk semua, termasuk Total, Shell, AKR, dan Petronas, itu wajib,” kata Jonan usai rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, kemarin.

Ada dua opsi pelaksanaan aturan tersebut. Pertama, kewajiban membangun SPBU di daerah yang harga BBM-nya lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa, misalnya di daerah terpencil atau tidak padat pemukiman. Pertimbangannya, jika pembangunan dilakukan secara merata maka tidak ada ketimpangan pasokan BBM yang umumnya lebih besar terserap di Jawa. Alhasil, perusahaan penyalur BBM ini lebih senang membangun SPBU di Jawa atau daerah yang padat konsumsinya. 

Opsi kedua, mewajibkan setiap perusahaan penyalur BBM melakukan subsidi silang sehingga memenuhi kebijakan BBM Satu Harga. Targetnya, implementasi program itu bisa terlaksana di seluruh Indonesia tahun depan. (Baca: DPR Kritik Rencana Jonan Wajibkan BBM Satu Harga SPBU Asing)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN