Badan Usaha Akan Wajib Bangun SPBU di Daerah Terpencil
Pemerintah sedang membahas mengenai sistem regionalisasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Hal ini sebagai salah satu cara untuk menekan tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) di daerah terpencil.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan tingginya harga BBM di tingkat pengecer pada daerah terpencil disebabkan minimnya SPBU. Untuk itu, dengan sistem regionalisasi, pemerintah akan mewajibkan badan usaha yang memiliki SPBU di daerah ‘basah’ juga membangun fasilitas di daerah terpencil.
Sistem ini akan berlaku untuk setiap badan usaha. “Tidak masalah asing tidak asing. Siapapun yang membangun SPBU di Jakarta, misalnya, harus membangun di Maluku dan sebagainya,” kata Wiratmaja usai pelantikan pejabat eselon dua di lingkungan Kementerian ESDM, Selasa, 25 Oktober 2016. (Baca: Pemberlakuan BBM Satu Harga Hanya untuk Premium dan Solar).
Saat ini, badan usaha swasta yang telah membangun SPBU di kawasan Timur Indonesia adalah AKR. Wiratmaja berharap ke depan semakin banyak swasta lainnya yang membangun SPBU di daerah pinggiran, sehingga kompetisinya akan lebih sehat. (Baca: Demi BBM Satu Harga, Pemerintah Bangun Tangki di 8 Daerah).
Selain akan mewajibkan swasta membangun SPBU di daerah terpencil, pada 2017, pemerintah berencana membangun SPBU dengan dana Rp 54 miliar, antara lain di Krayan dan Wamena. Kedua daerah tersebut saat ini telah menikmati BBM hasil produksi dalam negeri setelah PT Pertamina membeli dua pesawat untuk mengangkut BBM ke sana.
Ketua Umum DPP Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi sependapat dengan Wiratmaja. Mahalnya harga BBM di daerah pedalaman seperti di Papua karena minimnya SPBU. (Baca: DPR Kritik Rencana Jonan Wajibkan BBM Satu Harga SPBU Asing).
Menurut Eri, SPBU di Papua hanya ada di kota-kota besar atau ibu kota kabupaten. Contohnya, harga BBM di Kabupaten Puncak Jaya bisa menembus Rp 50.000 per liter karena disuplai dari depot BBM di Kabupaten Nabire, kemudian diangkut dengan menggunakan pesawat. “Di pedalaman tidak ada SPBU. Itu yang membikin mahal harga BBM,” kata dia kepada Katadata.
Di sisi lain, ia juga sepakat dengan Presiden Joko Widodo agar harga BBM di pedalaman Papua harus sama dengan yang ada di Jawa. Hal itu menjadi tugas PT Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Baca: AKR Tolak Bangun SPBU di Papua jika Tidak Untung).
Tapi, menurut Eri, untuk membuat harga sama di daerah terpencil tidak harus dengan mewajibkan badan usaha membangun SPBU. Untuk ukuran distributor, BBM di pelosok yang belum mencapai tahap keekonomian yang layak karena skala penjualannya rendah disiapkan Agen Premium Minyak Solar (APMS). “Bentuknya lebih sederhana dari SPBU, dengan biaya investasi lebih terjangkau sehingga masih mendapatkan tingkat Return Of Investment yang memadai,” ujar dia.
