Tumbuh Melambat, BKPM Klaim Minat Investasi Masih Tinggi
Memasuki awal tahun ini, pertumbuhan realisasi investasi cenderung melambat. Meski begitu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan minat investasi di Indonesia masih tinggi.
BKPM mencatat total realisasi investasi sepanjang Januari-September tahun ini sebesar Rp 453,4 triliun, meningkat 13,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski naik, pertumbuhannya terlihat melambat dibandingkan kuartal III tahun lalu yang mencapai 16,7 persen.
Laporan lembaga internasional AT Kerney dari hasil surveinya FDI Confidence Index juga terlihat Indonesia tidak termasuk dalam 25 negara tujuan utama investasi. Indonesia keluar dari daftar negara-negara yang diminati investor dalam survei tersebut sejak 2014.
(Baca: Realisasi Investasi Triwulan III-2016 Hanya Tumbuh 10,7 Persen)
Kepala BKPM Thomas Lembong mengakui hasil survei ini memang bisa dijadikan acuan untuk terus melakukan perbaikan proses pengurusan investasi di Indonesia. Apalagi persaingan di tingkat regional semakin sengit.Negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina juga gencar membuka diri, mereformasi diri, dan mempercepat proses perizinan. Maka, Indonesia juga harus terus melakukan hal tersebut.
"Kita (Indonesia) amat beresiko ketinggalan dari negara-negara regional lainnya.," ujar Lembong di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (27/10).
(Baca: Pesimistis, BKPM Perkirakan Pertumbuhan Investasi 2016 Melambat)
Meski demikian Lembong masih yakin bahwa minat investor untuk menanmkan modalnya di Indonesia cukup tinggi. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) terhadap pimpinan perusahaan multinasional. Hasil survei tersebut menunjukkan Indonesia berada di peringkat 9 negara tujuan utama investasi.
Selain itu, Bank Dunia (World Bank) juga mengapresiasi langkah pemerintah melakukan perbaikan kemudahan usaha. Dalam hasil surveinya Ease of Doing Business (EODB) 2017, peringkat Indonesia naik 15 level, dari 106 tahun lalu, ke peringkat 91 dari 289 negara.
(Baca: Jokowi Belum Puas dengan Kenaikan Peringkat Kemudahan Usaha)
Menurutnya laporan tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara teratas yang memperbaiki tujuh indikator sekaligus, berdampingan dengan Kazakhtan. Sementara negara lainnya seperti Uni Emirat Arab, Kenya, dan Georgia melakukan reformasi di lima indikator, posisi selanjutnya diisi oleh Pakistan, Serbia, dan Bahrain yang memperbaiki tiga indikator.
