Bappenas Minta BUMN Tegakkan 4 Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro perusahaan negara bisa memberi sumbangan besar pada pembangunan. Dia pun meminta seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegakkan empat pilar pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).
"BUMN harus telibat dalam SDGs. Peran itu bisa dimainkan dalam core bisnis BUMN sesuai bidangnya, dan juga bisa melalui CSR-nya (program tanggung jawab sosial perusahaan)," ujar Bambang dalam acara Forum BUMN, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (3/11).
Bambang menjelaskan keempat pilar ini, yang pertama adalah pembangunan sosial. BUMN dapat berperan melalui penerapan program CSR yang tepat sasaran. Selain itu, BUMN harus memiliki tujuan yang jelas sebagai agen pembangunan. Bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga bisa mencapai tujuan keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan dan distribusi hasil bisnisnya, terutama pangan.
Pilar kedua, yaitu pembangunan ekonomi. Dalam pilar ini, BUMN dituntut menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, selain pembangunan infrastruktur yang merata. Tujuannya, untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional.
(Baca: Cerita Jokowi dari Miangas, Pulau Paling Utara Indonesia)
Pilar ketiga, mengenai pembangunan lingkungan, seperti penyediaan energi baru terbarukan (EBT). BUMN diharapkan bisa membantu menyediakan energi ini dengan harga murah dan bisa menjangkau seluruh wilayah. Pilar keempat, yaitu hukum dan tata kelola perusahaan. Dalam pilar ini, BUMN harus bisa menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan perusahaannya.
Secara lebih spesifik, Bambang menyoroti program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Dia berharap BUMN berbagai sektor juga harus bisa menjalankan dan merealisasikan program ini. Sebagai contoh, Perum Bulog harus bisa membantu pemerintah untuk menjaga pasokan pangan agar harganya dapat terkendali.
Bukan hanya dalam hal pasokan, distribusinya juga harus lebih merata. Bambang meminta BUMN yang bergerak dalam bidang perhubungan untuk membantu pendistribusian hasil pangan. Salah satu upayanya dengan program Tol Laut yang telah dirancang pemerintah.
(Baca: Rugi Rp 800 Miliar, Pertamina Jual BBM di Papua Rp 6.450 per Liter)
Selama ini tingginya biaya logistik menjadi masalah utama bagi masyarakat di Indonesia bagian timur. Tol Laut dipercaya bisa membuat biaya logistik ini berkurang dan harga-harga barang berbagai daerah bisa lebih murah. "Tol laut dan sistem logistik bisa memeratakan distribusi pangan. Saya mengajak BUMN logistik untuk memberikan perhatian pada rencana pemerintah untuk pemerataan," ujar Bambang.
Sementara itu, Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembenahan akan operasional pelabuhan untuk mendukung distribusi pangan. Dia mengusulkan pemerintah bisa mengharmonisasikan kegiatan distribusi pangan dengan pelabuhan. Contohnya pembangunan fasilitas penyimpanan (cold storage) dan pengolahan (food processing) di dekat pelabuhan.
"Pelabuhan harus mampu menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendistribusikan hasil pangan," ujarnya.
