Pemerintah Kembangkan Jalur Distribusi Virtual Gas di 4 Wilayah
Pemerintah berencana membangun infrastruktur gas di Indonesia bagian Timur dengan skema virtual pipeline. Jalur distribusi virtual ini merupakan sistem penyaluran gas bumi berwujud gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG), baik menggunakan kapal LNG vessel, LNG storage atau penyimpanan maupun receiving terminal alias terminal penerimaan. Selanjutnya, baru dialirkan menggunakan pipa distribusi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan, pembangunan virtual pipeline ini merupakan bagian dari peningkatan infrastruktur migas di Indonesia. Jalur distribusi virtual itu akan dibangun dalam empat klaster wilayah yang belum memiliki infrastruktur gas bumi di Indonesia.
(Baca: Butuh Rp 468 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Gas)
Klaster pertama, meliputi wilayah Papua dan Papua Barat. Kedua, wilayah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Klaster ketiga adalah wilayah NTT, NTB dan Sulawesi Selatan. Keempat yaitu wilayah Natuna dan Kalimantan Barat.
Pemerintah akan melelang proyek pembangunan virtual pipeline ini. Namun, syaratnya BUMN harus dilibatkan dan menjadi bagian dari konsorsium pembangunan tersebut. “Kami sarankan untuk PLN ada di dalamnya dan syaratkan juga BUMN ada di konsorsium itu,” kata Wiratmaja dikutip dari situs Direktorat Jenderal Migas, Kamis (3/11).
(Baca: Dana Minim, Pemerintah Gandeng Swasta Bangun Infrastruktur Gas)
Ia merinci, kebutuhan listrik untuk Klaster I di Papua sebanyak 630 Mega Watt (MW) dan kebutuhan gas 138 mmscfd. Klaster II di Maluku dan Sulawesi, rencana pembangkit 875 MW dan kebutuhan gasnya sebesar 230 MMSCFD.
Untuk Klaster III di NTT dan NTB, rencana pembangkit 1.750 MW dan kebutuhan gasnya sebesar 283 MMSCFD. Keempat di Natuna, rencana pembangkit 495 MW dan kebutuhan gasnya hanya sebesar 49 MMSCFD. (Baca: Cadangan Baru Minim, Produksi Gas Susut Tujuh Tahun Terakhir)
Wiratmaja mengakui, pembangunan infrastruktur gas di Indonesia membutuhkan rencana yang terintegrasi. Jadi, hal ini merupakan kesempatan luar biasa untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah, tidak hanya di Jawa Barat dan Jawa Timur.
