Kadin Desak Industrialisasi Perikanan Libatkan Banyak Pihak

Miftah Ardhian
7 November 2016, 14:32
Ikan nelayan
Agung Samosir|KATADATA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah agar Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional segera dijalankan. Percepatan industrialisasi sektor perikanan itu perlu melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga perbankan untuk pembiayaan industri tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menuturkan, implementasi peraturan tersebut sangat penting untuk mendukung industrialisasi sektor perikanan. Sebab, upaya itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan banyak pihak, mulai dari nelayan, pembudidaya, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan.

Advertisement

Selain itu, tumbuhnya industrialisasi perikanan juga dapat memperluas penyerapan tenaga kerja dan terutama meningkatkan devisa negara. "Untuk percepatan industri perikanan nasional, kita juga harus memperhatikan infrastruktur dan skema pembiayaan harus seperti apa," ujar Yugi dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin di Jakarta, Senin (7/11).

(Wawancara Susi Pudjiastuti: Banyak Aktivitas Kriminal di Balik Pencurian Ikan)

Ia mengatakan, pengusaha mengharapkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung industri perikanan, yaitu ketersediaan sarana jalan dan energi gas dan listrik yang memadai. Dengan begitu, semakin banyak investor yang yakin untuk menanamkan modalnya di industri perikanan.

Yugi juga mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terlibat aktif menyediakan kebutuhan energi tersebut. Bahkan, PGN diminta berinvestasi langsung di daerah yang kemungkinan akan dibangun industri perikanan sehingga dapat menjamim ketersediaan pasokan gas bagi para investor.

Selain itu, Kadin meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar bisa mendorong perbankan, khususnya bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk memberikan pembiayaan kepada investor di sektor kelautan dan perikanan. Sebab, berdasarkan data OJK, hingga saat ini kredit untuk sektor tersebut baru mencapai 3 persen dari total kredit Rp 5.000 triliun.

(Baca: Dua Tahun Jokowi, Susi Pamer Banyak Prestasi meski Belum Maksimal)

"Karena itu, kami mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur seperti di Ambon dan Papua, agar banyak investor kelautan dan perikanan masuk ke daerah itu, dan akhirnya bisa mengoptimalkan kredit perbankan," ujar Yugi.

Halaman:
Editor: Yura Syahrul
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement