Jokowi Minta BUMN Sekuritisasi Aset untuk Biayai Proyek Infrastruktur
Presiden Joko Widodo meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang bergerak di bidang infrastruktur, melakukan sekuritisasi aset. Dana yang didapat dari hasil sekuritisasi aset ini bisa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur lainnya. Ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Menurut Jokowi, sekuritisasi aset lebih efektif untuk mendapatkan dana segar, ketimbang BUMN hanya mengandalkan modal dari penghasilannya. Meminjam uang dari lembaga keuangan pun nilainya terbatas. Dengan melakukan sekuritisasi aset, seperti melepas sebagian haknya atau menerbitkan surat utang atas asetnya yang produktif, BUMN akan mendapatkan dana lebih banyak untuk merealisasikan proyek infrastruktur baru.
"Jadi (aset) yang sudah matang dilepas, agar dapat modal di tempat lain," katanya saat membuka acara Indonesia Infrastructure Week 2016 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (9/11).
Kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sudah ditetapkan pemerintah hingga 2019, sekitar Rp 4.900-5.000 triliun. Sementara anggaran negara hanya mampu membiayai Rp 1.500 triliun. Makanya butuh peran investor swasta untuk berpartisipasi dalam proyek ini.
(Baca: Jokowi Ingin Proyek Infrastruktur Digarap Swasta)
Pemerintah pun terus berupaya mengajak dan menawarkan sejumlah proyek kepada swasta. Namun, hasilnya belum maksimal. Dari sekian banyak proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), hingga saat ini baru tiga proyek yang kemungkinan bisa berhasil.
