Pengusaha Cemas Ekonomi Terganggu Gaduh Pilkada Jakarta
Pengusaha mengeluhkan aksi unjuk rasa dan kegaduhan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi DKI Jakarta belakangan ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengaku khawatir kegaduhan proses politik tersebut akan berpengaruh kepada perekonomian Indonesia.
Menurut dia, proses politik tersebut harus dilakukan secara damai dan elegan oleh semua pihak. Seluruh calon yang mengikuti proses pilkada juga perlu menghormati perbedaan dan bersaing secara sehat. "Karena orang Jakarta ini pintar, tapi kok dikompori terus," kata Haryadi dalam sebuah acara talkshow di Jakarta, Rabu (16/11).
Ia juga menyoroti aksi unjuk rasa yang diikuti ratusan ribu orang pada 4 November lalu, namun berujung rusuh tersebut. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh adanya desas-desus aksi unjuk rasa susulan pada 25 November mendatang.
(Baca: Sambut Pilkada, Sri Mulyani Titip Harapan ke Partai Politik)
Haryadi kecewa kekerasan dan anarkisme terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Hal ini dikhawatirkan membuat ekonomi Indonesia kembali mundur ke belakang. Sebab, kepercayaan investor akan turun apabila demonstrasi selalu berujung kerusuhan. "Itu mahal sekali bisa terjadi kemunduran ekonomi," katanya.
Seperti diketahui, suhu politik di dalam negeri sempat menghangat sejak awal bulan ini seiring aksi unjuk rasa besar di depan Istana Merdeka, Jakarta. Dalam aksinya pada 4 November lalu, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak percepatan proses hukum atas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, Ahok yang kembali menjadi kandidat gubernur ini dianggap telah menistakan Agama Islam.
Namun, aksi damai yang diikuti oleh ratusan ribu orang tersebut berujung kerusuhan. Para pengunjuk rasa bentrok dengan aparat keamanan sehingga menimbulkan korban cidera dan hangusnya sejumlah kendaraan. Menyikapi kejadian itu, Presiden Joko Widodo menuding aksi tersebut sudah ditunggangi oleh para aktor politik.
(Baca: Sambut Aksi 4 November, Bursa Saham dan Rupiah Melemah)
