Pemerintah Tegaskan Chevron Bukan Jual Aset Panas Bumi
Pemerintah menegaskan bahwa Chevron Indonesia tidak menjual aset panas bumi di Gunung Salak dan Gunung Drajat, Jawa Barat. Perusahaan ini hanya akan menjual hak pengelolaannya di wilayah kerja panas bumi (WKP) tersebut, sementara kepemilikannya masih dipegang pemerintah.
Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Rida Mulyana mengatakan, Chevron memang melepas kepemilikannya di dua wilayah kerja panas bumi. Namun, dirinya membantah kabar yang selama ini beredar bahwa Chevron menjual aset-aset yang ada di WKP tersebut. Karena, aset seperti tanah, pembangkit, dan lainnya, dimiliki oleh pemerintah.
"Bukan jual asetnya, yang dijual itu kepemilikan sahamnya," ujar Rida dalam acara temu media di Kantor Direktorat Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta, Jumat (25/11). (Baca: Enam Perusahaan Berebut Aset Panas Bumi Chevron)
Rida juga memastikan, adanya penjualan saham Chevron ini tidak akan mengganggu kinerja dua WKP tersebut. Alasannya, dia telah mendesak Chevron untuk memasukan syarat dan ketentuan (terms and condition)bahwa pengelola aset yang baru haruslah menghromati kontrak yang telah dibuat bersama pemerintah.
Kontraktor yang baru tidak berhak untuk menegosiasikan ulang tarif panas bumi yang sudah disepakati sebelumnya. Mereka juga tidak diperkenankan mengambil alat-alat pembangkit, sumur, dan memiliki tanah yang menjadi wilayah pengembangan panas bumi tersebut.
"Kami bisa mendesak ke yang sekarang (Chevron), bahwa penggantinya nanti harus sama dengan kinerja Chevron. Harus masuk terms and condition saat penandatanganan kesepakatan," ujar Rida.
Sementara itu, Direktur Panas Bumn Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Yunus Saefulhak menambahkan dalam term and condition ini pembeli saham Chevron juga tidak boleh mengganggu jalannya operasi panas bumi yang sudah berjalan. Aspek ketenagakerjaan juga tidak boleh terganggu.
