DPR Minta Perbaikan Distribusi BBM dan LPG

Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta PT Pertamina (Persero) memperbaiki distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama jenis Solar subsidi dan Premium ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, perbaikan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Alasannya, pasokan di berbagai daerah masih terganggu.

Anggota Komisi Energi Ramson Siagian mengatakan, salah satu daerah yang mengalami keterlambatan distribusi BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah Sumatera Barat. Penyebabnya, Pertamina kerap mempekerjakan tenaga kontrak dalam mendistribusikan BBM. (Baca: Imbas Harga Minyak, Pertamina Hitung Kenaikan Harga Solar)

Jadi, Pertamina perlu mengurangi tenaga kontrak. “Tanggapan Pertamina agar mengurangi outsourcing mereka setuju,” ujar Ramson usai rapat kerja dengan Pertamina di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa malam (13/12).

Selain itu, anggota Komisi Energi juga menyoroti rencana distribusi LPG secara tertutup yang menjadi program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan melibatkan Pertamina. Ramson mengatakan, DPR meminta agar subsidi LPG tertutup itu bisa tepat sasaran dengan data yang akurat.

Namun, distribusi LPG tertutup ini memang tidak mudah dilakukan. Komisi Energi akan memberikan waktu kepada pemerintah dan Pertamina untuk terlebih dahulu melakukan percobaan. Harapannya, program itu pada tahun depan sudah berjalan. “Kami tunggu hasil pilot project di Tarakan,” ujar Ramson.

Produksi LPG Indonesia 2000-2013