Jokowi Perintahkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Secepatnya

Penulis: Safrezi Fitra

16/12/2016, 19.23 WIB

Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan segera dimulai setelah berakhirnya masa tanggap darurat, yakni 7-20 Desember 2016

Jokowi
Laily Rachev | Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas penanganan gempa Aceh di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/12)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk segera melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh secepatnya. Sehari setelah meninjau lokasi gempa Aceh, dia langsung mengumpulkan jajaran kabinetnya untuk rapat terbatas (ratas) penanganan gempa Aceh di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/12).

“Saya ingin agar semuanya bisa dikerjakan secepat-cepatnya terkait dengan penanganan pascabencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi secepat-cepatnya dimulai,” kata Jokowi dalam rapat tersebut.

Terkait rehabilitasi dan rekonstruksi ini Jokowi meminta perhitungan yang cermat, akurasi data, dan identifikasi kebutuhan pascagempa. Termasuk detail lokasi yang terkena dampak gempa tersebut. (Baca: Pemerintah akan Bangun Fasilitas Tahan Gempa di Aceh)

Dia pun meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menyampaikan laporan dan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi. Terutama dalam soal jumlah dan kaitannya dengan lokasi serta jenis kebutuhan yang diperlukan.

Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan segera dimulai setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dilibatkan secara aktif pada tahap konstruksi pada daerah yang rusak berat, sedang, maupun ringan.

Gubernur Aceh telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari (7-20 Desember 2016) melalui surat Nomor 39/PER/2016. Masa tanggap darurat ini berlaku untuk tiga kabupaten yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen. Penetapan tanggap darurat diperlukan untuk memudahkan penanganan darurat dan kemudahan akses.

(Baca: 102 Meninggal akibat Gempa, Aceh Berstatus Tanggap Darurat Bencana)

Presiden Jokowi telah dua kali mengunjungi daerah yang terkena dampak gempa di Provinsi Aceh, yakni di Pidie Jaya, Bireuen, dan Pidie. Dalam kunjungannya yang kedua kemarin (15/12), dia ingin memastikan bahwa rakyat yang menjadi korban bencana mendapat bantuan.

Seluruh rakyat harus mendapatkan pelayanan dan penanganan yang baik mulai dari bantuan pelayanan kesehatan, bantuan santunan kematian, ketersediaan logistik bagi pengungsi. Kemudian bantuan untuk anak-anak maupun pembangunan kembali fasilitas-fasilitas umum, baik kantor pemerintah, sekolah, masjid dan juga rumah warga yang rusak.

"Saya melihat bahwa penanganan tiga hari di awal setelah kejadian sangat cepat dan sangat bagus," ujarnya. (Baca: Pengeboran Sumur Blok South A Terhenti Akibat Gempa Aceh)

Pada kunjungan pertamanya usai gempa, yakni 9 Desember lalu, Jokowi menjanjikan akan membangun kembali Masjid Besar At-Taqarrub di Desa Keude, Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Janji ini pun dipenuhi pada kunjungannya yang kedua.

Reruntuhan masjid itu sudah dibersihkan dan akan dimulai pembangunannya. "Mulai hari ini sudah peletakan batu pertama dan akan segera dimulai. Kita harapkan selesai sebelum Ramadhan 2018. Insya Allah sudah selesai," ujarnya saat peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut, kemarin.

Pola pembangunan kembali masjid yang roboh ini pulalah yang diingiinkan Presiden dalam membangun fasilitas umum yang rusak terkena dampak bencana gempa Pidie Jaya. Kerusakannya dibersihkan dahulu, kemudian segera dibangun.

Pada kunjungan keduanya kemarin, Jokowi sempat melakukan rapat terbatas di tempat pengungsian korban gempa. Ratas ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan, termasuk distribusi logistik dan pembangunan. (Baca: Gempa Aceh, Pertamina Klaim Distribusi BBM dan LPG Aman)

Sekadar informasi, ratas hari ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga hadir bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Kemudian Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan