Tak Ada Standar Acuan, Negosiasi Pajak Google Makan Waktu Lama

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakatn belum ada standar jelas akan perlakuan pajak kepada perusahaan seperti Google, Facebook, Youtube, dan perusahaan digital lainnya di dunia. Hal ini membuat pemerintah harus bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut dengan memakan waktu lama.

Dia mengaku tidak hanya Indonesia, hampir seluruh negara belum memiliki standar perpajakan kepada perusahaan-perusahaan seperti ini. Sehingga variabel negosiasi ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya adalah pendapatan perusahaan tersebut dan besarnya pasar yang dicerminkan dari populasi penduduk.

"Belum ada standar, makanya negosiasi dan belum tentu sekali (pemerintah) duduk bersama dengan perusahaan, bisa selesai," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (21/12). (Baca juga: Dirjen Pajak: Google Harus Bayar Pajak Tahun Ini)

Meski begitu, dia belum bisa menjelaskan sejauh mana pembicaraan pemerintah dengan Google. Masalah perpajakan ini merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan dan proses negosiasinya masih terus berjalan hingga saat ini.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga enggan membeberkan kondisi terkini negosiasi pajak pemerintah dengan Google. Dia hanya menjelaskan bahwa kementeriannya hanya dilibatkan saja dalam negosiasi ini, sedangkan koordinatornya tetap Kementerian Keuangan.

"Lead-nya di Kemenkeu, jadi kalaupun saya tahu tidak akan saya kasih tahu," kata Rudiantara.