Jokowi Akan Tambah Subsidi KUR agar UMKM Tak Terjerat Rentenir
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran untuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak tergoda meminjam kepada rentenir.
Dengan tambahan anggaran tersebut, Jokowi berharap perbankan bisa lebih banyak menyalurkan kredit kepada UMKM. "Jangan sampai mereka (UMKM) diijon dan ambil kredit dari rentenir," katanya saat pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1).
Guna mendorong penyaluran kredit kepada UMKM, pemerintah juga sudah memprogramkan asuransi untuk menutup kerugian akibat gagal panen di sektor pertanian dan kecelakaan di sektor kelautan. Dengan adanya asuransi ini, risiko usaha bisa ditekan sehingga bank tak ragu membiayai sektor ini. (Baca juga: Jokowi: Pemanfaatan 36,8 Juta Hektare Lahan Pertanian Belum Maksimal)
Ke depan, Jokowi pun berharap perbankan bisa makin agresif menawarkan kredit kepada pelaku usaha UMKM. Apalagi, jumlah UMKM telah mencapai 57,9 juta usaha. Angka ini merupakan potensi besar bagi industri keuangan. "Jadi memang harus dikejar dan perbankan tidak bisa hanya di kantor," kata dia.
Tak hanya itu, Jokowi meminta perbankan lebih aktif mendampingi pelaku UMKM yang ingin mengakses fasilitas pembiayaan. Sebab, masih banyak masyarakat yang awam terhadap fasilitas perbankan.
Ia pun menuturkan, sebanyak 82 persen masyarakat Indonesia merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA). "Pekerjaan memang banyak tapi kita harus optimis," kata Jokowi. (Baca juga: BI: Bank Pilih Perbesar Keuntungan Daripada Pangkas Bunga Kredit)
Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menambahkan, selain bersama-sama dengan pemerintah memprogramkan asuransi pertanian, kelautan, serta penjaminan kredit UMKM, pihaknya juga terus memperkuat program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) serta Layanan Keuangan Digital (LKD).
Hal tersebut dilakukan agar layanan perbankan bisa semakin banyak dinikmati masyarakat. Selain itu, pembukaan akses layanan keuangan juga diyakini akan meningkatkan daya beli masyarakat terutama di daerah. "Lalu juga akan mendorong pendapatan yang lebih merata," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menyalurkan subsidi KUR sebesar Rp 9,02 triliun tahun ini. Angka subsidi ini untuk penyaluran KUR yang ditargetkan mencapai Rp 120 triliun.
