Jokowi Akan Fokus Beri Bantuan Hukum pada Rakyat Miskin
Pemerintah sedang menggodok paket reformasi hukum jilid II. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan paket kebijakan ini pemerintah akan fokus untuk memberikan kemudahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Pemerintah menyadari bahwa saat ini masyarakat kecil masih sulit mendapatkan bantuan hukum. Dia juga mengakui bahwa tugas pemerintah adalah memastikan seluruh masyarakat mendapatkan keadilan, termasuk di bidang hukum. Makanya dalam kebijakan kali ini pemerintah akan fokus memberikan kemudahan akses bantuan hukum bagi rakyat miskin.
"Jadi kalau (masyarakat miskin) ada masalah, bisa mendapatkan bantuan hukum dengan murah atau bahkan cuma-cuma," kata Wiranto usai rapat terbatas reformasi hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1).
Dia menjelaskan kemudahan hukum merupakan salah satu dari tiga fokus pemerintah dalam mempersiapkan paket reformasi hukum jilid II. Dua fokus lainnya adalah penataan regulasi yang tumping tindih dan perbaikan sistem peringatan dini (early warning system).
Saat ini pemerintah mencatat ada sekitar 41.000 aturan yang saling bertumpuk. Padahal beberapa aturan tersebut sudah tidak relevan lagi manfaatnya. Rencananya peraturan tersebut akan dihapus dan peraturan lain lain yang bersinggungan, akan diharmonisasikan lagi.
