Aturan Baru Minerba Terancam Digugat, Luhut Pasang Badan
Kebijakan pemerintah melonggarkan pembatasan ekspor konsentrat dan mineral dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, menuai kritik dan terancam digugat ke Mahkamah Agung (MA). Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan mengawal langsung pelaksanaan aturan itu.
Dia mengatakan perusahaan tambang yang telah mendapatkan izin untuk kembali mengekspor hasil tambangnya wajib membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter). Pemerintah memberikan batas waktu pembangunan smelter ini dalam lima tahun ke depan.
"Saya akan turun langsung, apalagi (relaksasi) ekspor selurus pembangunan smelter," kata Luhut di kantor PT Pelindo II (Persero), Senin (23/1). (Baca: Terancam Digugat, Pemerintah Klaim Aturan Ekspor Mineral Sesuai UU
Sama halnya dengan divestasi kepemilikan perusahaan tambang asing. Dalam pasal 97 aturan ini disebutkan perusahaan tambang asing harus mendivestasikan sahamnya secara bertahap mulai 20 persen setelah lima tahun berproduksi, hingga 51 persen setelah 10 tahun berproduksi.
Luhut mengatakan pemerintah akan memastikan kewajiban divestasi ini berjalan, termasuk perusahaan tambang milik Amerika Serikat PT Freeport Indonesia. Salah satu opsinya, pemerintah akan menyiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang untuk mengambil saham Freeport.
