Skema Gross Split Bebaskan Kontraktor dari Sanksi TKDN Minim

Pemerintah memang mewajibkan kontraktor minyak dan gas bumi (migas) menggunakan komponen lokal dalam kegiatannya. Namun, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split, tidak ada sanksi bagi kontraktor yang pemakaian tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) rendah.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pemberian sanksi dikhawatirkan akan mengganggu keekonomian alias tingkat keuntungan sebuah proyek migas. “Karena kalau sanksi itu ada hubungannya dengan komersialitas,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin malam (24/1).

(Baca: Kuasai Aset Migas, Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Pakai Gross Split)

Namun, menurut Arcandra, agar kontraktor tertarik menggunakan komponen lokal maka pemerintah menyiapkan insentif berupa tambahan bagi hasil. Untuk mendapatkan tambahan bagi hasil tersebut, kontraktor wajib menggunakan TKDN minimal 30 persen.

Jika mengacu aturan kontrak bagi hasil gross split, jika tidak memenuhi TKDN minimal 30 persen maka kontraktor tidak mendapatkan tambahan bagi hasil. Sementara itu jika kontraktor memakai TKDN dengan porsi 30-50 persen, maka akan mendapat tambahan insentif 2 persen

Adapun jika kontraktor memakai TKDN sebesar 50-70 persen maka akan mendapatkan tambahan bagi hasil tiga persen. Begitu pula jika komponen TKDN kontraktor di atas 70 hingga 100 persen, maka kontraktor berhak mendapatkan tambahan bagi hasil empat persen. (Baca: Mengukur Manfaat Skema Baru Gross Split bagi Negara)

Meski pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kontraktor tersebut tidak dikenai sanksi, pemerintah akan tetap mengawasi penggunaan TKDN. Pengawasan akan dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).