Nasib TPP Tak Jelas, Pemerintah Nilai Blok Dagang Cina Lebih Tepat
Mundurnya Amerika Serikat (AS) membuat perundingan perjanjian kerja sama perdagangan bebas Trans Pacific Partnership (TPP) terkatung-katung. Indonesia yang sempat menyatakan niat untuk bergabung, kini menunggu keputusan 11 negara anggota lain soal nasib TPP.
Di samping itu, pemerintah pun condong ke blok dagang Cina. "Barangkali Indonesia lebih cocok untuk RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dulu, baru kemudian ke TPP," ujar Deputi Koordinasi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/1).
Rizal mengatakan, saat ini pemerintah masih akan menunggu perkembangan nasib TPP. Sebab, keluarnya AS sebagai inisiator pakta dagang itu tidak otomatis membatalkan TPP.
Menurutnya, saat ini di antara 11 negara anggota TPP sedang membahas opsi untuk menggantikan AS dengan negara lainnya. “Tapi sampai sekarang, hal tersebut belum diputuskan,” ujarnya.
(Baca juga: Diputus Trump, Anggota Pakta Dagang TPP Pecah Suara)
Selain Amerika Serikat, Negara anggota TPP adalah Jepang, Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Cile, dan Peru.
Saat ini, baru Jepang yang telah meratifikasi perjanjian TPP. Dengan keluarnya Amerika Serikat, menurut Rizal, pembahasan TPP ini pun akan semakin berlarut-larut. Alasannya, dengan memasukan negara lain atau berjalan dengan 11 negara tetap memerlukan perubahan dalam perjanjian yang akan diteken.
Untuk itu, Rizal menyatakan, blok kerjasama RCEP yang lebih memungkinkan untuk Indonesia. RCEP sendiri merupakan perjanjian kerja sama antar negara ASEAN bersama dengan enam negara lainnya, termasuk Cina, India, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia.
