Pemerintah Siapkan Surat Utang Syariah untuk Biayai Proyek LRT

Pemerintah berencana membiayai proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jabodebek dengan penerbitan obligasi syariah alias sukuk. Kepastian itu disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah batal memakai dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rini mengakui pemerintah masih mengkaji skema pembiayaan LRT. Namun, sudah bisa dipastikan bahwa akan ada perusahaan BUMN yang bakal menerbitkan sukuk untuk mendanai proyek tersebut. (Baca juga: Pemerintah Godok Tiga Opsi Pendanaan Non-APBN LRT Jakarta)

“Termasuk sukuk (pembiayaannya). Jadi BUMN yang akan keluarkan instrumennya, kami harapkan ada jaminan dari pemerintah sehingga bunganya lebih rendah,” kata Rini di Jakarta, Rabu (8/2).

Rencananya, penerbitan sukuk tersebut akan diumumkan pada akhir pekan ini. Namun, sayangnya, Rini belum mau membocorkan perusahaan pelat merah yang bakal menerbitkan sukuk yang dimaksud, termasuk nilai sukuk yang diterbitkan. Yang jelas, proyek ini digarap oleh PT Adhi Karya Tbk dan akan menelan dana Rp 22,5 triliun.

Rini hanya memastikan bahwa dengan skema yang dirancang pemerintah, pembangunan proyek LRT bakal selesai tepat waktu yaitu Februari 2019. (Baca juga: Penerimaan Minim, Menkeu Putar Otak Cari Dana Proyek LRT)

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, skema pembiayaan yang disiapkan merupakan kombinasi dari komitmen pemerintah berupa public service obligation (PSO) atau penjaminan, juga dalam bentuk penerbitan instrumen investasi.