Jokowi Dukung Verifikasi Media untuk Dapat Informasi Rujukan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung kebijakan proses verifikasi media massa saat ini untuk mendapatkan informasi yang lebih terpercaya. Padahal, banyak pihak menyoroti kebijakan itu berpotensi memberangus kebebasan pers dan informasi.
Menurut Jokowi, proses verifikasi media massa yang tengah dilakukan Dewan Pers Indonesia akan membantu masyarakat mendapatkan pemberitaan yang terpercaya. Apalagi, verifikasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan merupakan jaminan pemerintah terhadap profesionalitas dan perlindungan terhadap pekerjaan awak media.
"Dengan adanya verifikasi masyarakat bisa tahu mana media yang bisa jadi rujukan mereka," kata Jokowi dalam peringatan puncak Hari Pers Nasional di Ambon, Maluku, seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Presiden, Kamis (9/2). (Baca: Serikat Perusahaan Pers Dukung Sertifikasi Media oleh Dewan Pers)
Dalam acara tersebut, Jokowi juga menyinggung hadirnya pemberitaan atau informasi melalui media sosial. Model tersebut ternyata memberikan kecepatan serta kebaruan terhadap masyarakat. Namun, tidak jarang informasi yang diberikan malah sarat dengan kebohongan (hoax).
Karena itulah, Presiden melihat media arus utama masih akan tetap eksis untuk melaksanakan fungsinya sebagai pemberi informasi yang menyeluruh. Selain itu, mengutamakan akurasi dan kedalaman materi dalam pemberitaannya. "Meskipun digempur media sosial tetapi saya yakin media arus utama tidak akan hilang."
Jokowi juga memandang fenomena hoax merupakan bagian dari era keterbukaan informasi yang terjadi di seluruh dunia. Kondisi ini akan menjadikan masyarakat lebih dewasa dan tahan ujian. Karena itu, Presiden meminta masyarakat tidak perlu banyak mengeluh dalam menyikapi hoax di media sosial. "Apalagi ini fenomena yang terjadi di seluruh negara," katanya.
