Jonan Berencana Rampungkan 16 Aturan Migas Tahun Ini

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

23/2/2017, 09.53 WIB

Salah satu aturan tersebut adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Direktorat ESDM
Arief Kamaludin | Katadata

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menetapkan program prioritas penyusunan legislasi dan regulasi di sektornya tahun ini. Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 240 K/06/MEM/2017 tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Tahun 2017 yang mulai berlaku sejak pada 19 Januari lalu.

"Program prioritas penyusunan legislasi dan regulasi sektor ESDM tahun 2017 ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun," dikutip berdasarkan situs migas Kementerian ESDM, Kamis (23/2).

Dalam keputusan itu, Jonan menetapkan sebanyak 96 rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menjadi prioritas tahun 2017, termasuk di sektor minyak dan gas bumi (migas). Dari jumlah tersebut, ada 16 rancangan peraturan di sektor migas. (Baca: Revisi Aturan, Kontraktor Berpeluang Miliki Peralatan Migas Impor)

Secara lebih rinci, sebanyak sembilan dari 16 rancangan peraturan itu merupakan program tahun ini. Sedangkan sebanyak tujuh rancangan aturan merupakan program tahun 2016 yang belum selesai. 

Rancangan peraturan migas program tahun 2017 adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas. Dalam revisi ini Kementerian ESDM akan mengubah Pasal 78 dengan membuka peluang kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas memiliki kembali peralatan operasi migas yang diimpornya.

Kedua, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Insentif Fiskal Untuk Pengembangan Migas di Laut Dalam dan Daerah Frontier (Perbatasan). Ketiga, Rancangan Perpres tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.

Keempat, Rancangan Perpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Kelima, Rancangan Peraturan Menteri (Permen) tentang Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.

Keenam, Rancangan Permen tentang Penyederhanaan Pemberian Perizinan kepada Kepala BKPM. Ketujuh, Rancangan Permen tentang Revisi Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa. (Baca: Turunkan Harga, Pemerintah Revisi Kontrak Jual Beli Gas di Medan)

Kedelapan, Rancangan Permen tentang Harga Jual Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas. Kesembilan, Rancangan Permen ESDM tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas.

Rancangan peraturan perundang-undangan tersebut wajib disusun dan dibahas oleh unit organisasi pemrakarsa, dengan melibatkan Biro Hukum. Selain itu mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dan diselesaikan sesuai dengan komitmen penyelesaian.

Dalam menyusun rancangan aturan-aturan itu, unit organisasi pemrakarsa bertugas melaporkan perkembangan realisasi penyelesaian program prioritas penyusunan legislasi tersebut secara berkala setiap tiga bulan. Namun bisa sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri ESDM cq Sekjen KESDM.

Unit organisasi pemrakarsa dapat mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan di luar program prioritas legislasi berdasarkan tiga hal. Pertama, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya peraturan perundang-undangan. Ketiga, kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ESDM.

Selain program 2017, Jonan juga harus menyelesaikan beberapa aturan migas yang belum selesai tahun lalu. Pertama, RPP tentang Keselamatan Dalam Kegiatan Usaha migas.

Kedua, Rancangan Perpres tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Ketiga, Rancangan Permen tentang Pencadangan Dana Pemulihan/Restorasi dan Rehabilitasi Wilayah (Abandonment and Site Restoration) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Keempat, Rancangan Permen tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas. Kelima, Rancangan Permen tentang Perubahan Atas Permen Nomor 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

(Baca: Gandeng Grab, Strategi Pertamina Kurangi Konsumsi BBM Subsidi)

Keenam, Rancangan Permen tentang Perubahan Atas Permen Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Migas. Ketujuh, Rancangan Permen tentang Sistem Manajemen Keselamatan Migas dan Penelaahan Desain dan Pemeriksaan Teknis Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Migas.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan