Kementerian PUPR Bentuk Unit Khusus Tanggul Laut Raksasa
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membentuk unit khusus untuk menangani proyek tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Tujuan dari pembentukan Unit Khusus NCICD adalah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan proyek.
“Unit khusus tersebut telah disahkan pada bulan Februari 2017,” seperti dikutip dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Rabu (22/2). Unit khusus ini terdiri dari gabungan divisi internal Kementerian PUPR. Divisi yang terlibat adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dan Badan Penelitian dan Pengembanga (Balitbang).
(Baca: Kementerian PUPR Minta Ada Unit Khusus Bahas Tanggul Laut Raksasa)
Unit khusus ini terdiri dari tiga Project Management Unit (PMU) dan satu Sekertariat PMU. Tiga PMU tersebut terdiri dari; PMU I Bidang Program dan Perencanaan, PMU II Bidang Pembangunan Tanggul, Pengendalian Banjir, dan Air Baku, serta PMU III Bidang Pembangunan Sanitasi dan Air Minum. Adapun Sekertariat PMU berfungsi untuk memonitor kegiatan setiap Bidang PMU untuk dilaporkan ke Ketua PMU.
Dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan, Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Hari Suprayogi menginisiasi pertemuan antar Bidang PMU. Pertemuan ini akan rutin dilakukan untuk keselarasan pekerjaan antar bidang PMU.
Pada pelaksanaanya program NCICD ini melibatkan bantuan tiga negara lain, yaitu Korea (KOICA), Belanda (Ministry of Infrastructure and Environment/MIE), dan Jepang yang diwakili oleh JICA. Keterlibatan setiap negara tersebut memiliki fokus tugas yang berbeda-beda. KOICA membantu dalam pematangan studi kelayakan (feasibility study), MIE fokus untuk membantu masalah non-teknis, dan JICA dalam pematangan kajian penurunan tanah Jakarta.
