PBNU Bantu Pemerintah Salurkan Rp 1,5 T untuk Usaha Ultra Mikro
Pemerintah menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam program pemberdayaan usaha ultra mikro yang belum terjangkau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 1,5 triliun.
Kerja sama antara pemerintah dan PBNU tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dengan PBNU. Pemerintah berharap program pemberdayaan tersebut bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh.
"Ada alokasi anggaran program investasi pemerintah Rp 1,5 triliun untuk pemberdayaan program ultra mikro. Uang ini diharapkan jadi modal tidak hanya untuk kegiatan usaha tapi juga menciptakan karakter," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat PBNU, Kamis (23/2).
(Baca juga: Pacu Ekspor, Pemerintah Naikkan Pembiayaan UKM Hingga 52 Persen)
Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk KUR sebesar Rp 106,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 belum menjangkau golongan usaha ultra mikro. Karena itu, pemerintah menyiapkan dana segar sebesar Rp 1,5 triliun untuk pemberdayaan ekonomi usaha ultra mikro. (Baca juga: KUR Baru Menjangkau 21 Persen Pengusaha Kecil)
Adapun, pemilihan PBNU sebagai mitra karena pemerintah memerlukan bantuan organisasi yang punya basis kuat ke akar rumput. Selain itu, PBNU juga memiliki program pembinaan usaha yang paling banyak pesertanya.
