Tingkatkan Kualitas SDM, Menkeu Kaji Insentif Bagi Industri
Pemerintah sedang menggalakan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nasional agar bisa bersaing. Program pendidikan vokasi ini akan melibatkan peran industri untuk memberikan pelatihan SDM sesuai dengan kebutuhan industri.
Pemerintah pun menjanjikan insentif bagi industri yang bisa terlibat untuk mendukung program ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mengkaji kemungkinan-kemungkinan insentif bagi industri yang mendukung program vokasi pemerintah.
Pemberian insentif itu sendiri masih belum diputuskan, karena masih menampung ide-ide insentif yang diajukan industri melalui Kementerian Perindustrian, terutama terkait perpajakan. Sri mengaku akan menampung segala masukan mengenai insentif seperti apa yang bisa diberikan kepada industri.
"Nanti saya dengar kalau ada ide-ide (insentif) begitu. Kita lihat saja dulu," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/3). (Baca: Pengusaha Dorong Pemerintah Buat Kebijakan Tingkatkan Kualitas SDM)
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, insentif tersebut tengah dibahas secara intensif oleh kementerian-kementerian terkait. Salah satu insentif yang diusulkan yakni keringanan pajak. Jadi, pembahasannya juga melibatkan Kementerian Keuangan.
"Industri yang menjalankan (kebijakan) ini kan perlu diberikan fasilitas. Salah satu yang diusulkan bisa berupa tax deductible atau tax allowance," ujar Airlangga usai rapat koordinasi terkait pelatihan vokasional di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, insentif diperuntukkan terutama bagi industri yang memberikan fasilitas pembinaan untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebagai informasi, Airlangga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 tahun 2017. Regulasi ini merupakan pedoman pembinaan siswa SMK berbasis kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
