Alami Ketimpangan, Sulteng Usul Kakao Masuk Program Strategis
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengajukan budidaya tanaman kakao untuk masuk dalam program strategis kepada pemerintah pusat untuk daerahnya. Pengembangan tanaman bahan baku coklat ini diusulkan, lantaran adanya ketimpangan ekonomi di provinsi tersebut.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan saat ini tingkat kemiskinan di Sulteng mencapai 14 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi provinsi ini hampir dua kali pertumbuhan nasional, yakni 9,98 persen. Ketimpangan terjadi lantaran selama ini Sulteng mengandalkan pertambangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Sementara masyarakat Sulteng lebih banyak menyandarkan kehidupannya pada sektor pekebunan, terutama Kakao.
Atas dasar inilah Pemprov Sulteng merasa kakao perlu diprioritaskan pengembangannya. "Kami meminta untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, maka pertanian seperti kakao ini ditopang (oleh pemerintah)," kata Longki yang ditemui usai rapat terbatas mengenai ‘Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah’ di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/3).
(Baca: Jokowi Minta Lampung Pacu Pertanian, Perkebunan dan Perikanan)
Longki mengatakan pengembangan bisa dilakukan dengan cara menganggarkan kembali program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao. Untuk diketahui pada tahun 2016 lalu anggaran Gernas Kakao hanya mencapai Rp 235 miliar. Lebih rendah tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,2 triliun.
Program ini kemudian dikombinasikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani kakao. Namun, perlu ada sosialisasi lebih intensif mengenai KUR kepada para petani. Karena pengetahuan petani kakao Sulteng yang masih minim dengan KUR serta perbankan.
Menurutnya, skema KUR hanya cocok kepada petani yang memiliki lahan minimal 2 hektare. "Kalau cuma (punya) sekian ratus pohon penggunaan KUR jadi tidak efisien," katanya. Makanya skema KUR yang ada sekarang, dianggap belum bisa menggenjot pengembangan petani kakao.
