Pelibatan TNI dalam Gerakan Menanam Padi Menuai Kritik
Pemerintah semakin intensif menggenjot produksi beras. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bertanam padi yang digagas Menteri Pertanian pun mendapat dukungan di daerah-daerah. Meski, ada juga suara kontra.
Yang terbaru adalah surat edaran Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang menggerakkan petugas terkait, termasuk jajaran TNI Angkatan Darat untuk mengajak petani agar segera menanam padi sehabis panen.
Surat No.521.1/1984/Distanhorbun/2017 itu bahkan menyertakan ancaman. “Jika 30 hari setelah panen tidak dikerjakan petani, maka diusahakan pengelolaannya diambil alih oleh Koramil bekerja sama dengan unit pelayanan terpadu pertanian di kecamatan setempat,” demikian bunyi poin kedua dalam surat yang diteken pada 6 Maret 2017 itu.
(Baca juga: Menteri Amran Bahas Dana Sawit dan Asuransi Pertanian dengan KPK)
Jagat maya pun ramai bereaksi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Alex Indra Lukman menyebut kebijakan itu sebagai “Tanam paksa”. Alex merupakan anggota fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Sumatera Barat.
Hanya dua hari berselang, Irwan merilis surat edaran baru No.521.1/2088/Distanhorbun/2017 yang berisi penjelasan dari edaran sebelumnya. Dalam surat ini, menyatakan bahwa tak akan ada pengambilalihan lahan petani oleh aparat secara sepihak untuk menanam padi.
Sementara, penggunaan lahan nganggur untuk menanam padi, menurutnya akan dilakukan atas usulan petani, sesuai peraturan yang berlaku. “Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Petani dan Pengelola) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian isi poin ketiga surat itu.
Toh program ini tetap menuai kritik. Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa menyatakan bahwa sebaiknya tanah tidak digunakan untuk menanam padi secara terus-menerus. “Tanah itu butuh jeda,” ujarnya.
