Pemerintah Kaji Skema Pemberian 5 Persen Saham Freeport Ke Papua
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Pemerintah Provinsi Papua akan mendapat bagian 5 persen dari total 51 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia. Hanya saja, pemerintah masih membahas skema pelimpahannya.
Salah satu opsi yang dikaji, menurut Luhut, adalah melalui pembagian dividen setara 5 persen saham. "Yang 5 persen itu pemerintah tidak mau terdelusi. Jadi, dari dividennya mereka (Freeport) bayar," ujar Luhut saat berbincang dengan Media, di Kantornya, Jakarta, Jumat (24/3).
Luhut mengatakan bahwa jatah 5 pesen saham untuk pemerintah daerah dan suku Papua telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, ia meminta agar dividen tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat banyak.
(Baca juga: Temui Jokowi, Gubernur Papua Dukung Divestasi 51 Persen Saham Freeport)
"Ini angkanya juga cukup besar, tapi kita juga arahkan uang itu supaya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan lainnya. Jadi kita tata lagi supaya betul-betul dampak kehadiran Freeport di Papua bisa dirasakan rakyat," katanya.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, pembelian saham Freeport ini akan dilakukan secara bertahap kepada pemerintah pusat dahulu baru kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Luhut pun yakin, pemerintah atau holding BUMN pertambangan memiliki dana yang cukup untuk membeli saham Freeport.
"Tapi harganya jangan mcam-macam. Masa cadangannya dihitung. Kalau masih di perut bumi kan masih jadi milik kita," ujar Luhut.
Namun, Luhut mengaku, realisasi rencana ini masih harus menunggu kesepakatan akan hasil negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan Freeport. Yang jelas, terdapat tiga poin utama yang masih menjadi perdebatan, termasuk kewajiban divestasi saham hingga 51 persen.
(Baca juga: Kementerian BUMN Minta Freeport Diakuisisi Holding Pertambangan)
