Kemenkeu: Manfaat Skema Gross Split Baru Akan Masuk APBN 2018
Pemerintah akan membahas dampak penerapan skema gross split terhadap penerimaan negara. Pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dijadwalkan akan bertemu untuk menghitung potensi nilai penerimaan negara dari skema kontrak migas yang baru ini.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pertemuan Jonan dan Sri Mulyani akan membahas terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017. Termasuk apakah penerapan skema gross split akan berdampak pada penerimaan tahun ini.
"Kontrak-kontrak baru kan Pak Jonan ingin mendapatkan dari gross split. Kami akan hitung, lakukan assessment," kata dia di Jakarta, Senin (27/3). (Baca: Arcandra: Ada Kontraktor yang Sudah Ajukan Skema Gross Split)
Menurut Mardiasmo, penerimaan negara dari skema gross split baru akan berdampak pada APBN 2018. Sebab, skema tanpa pengembalian biaya operasi migas atau cost recovery ini baru akan diterapkan pada kontrak blok migas yang dilelang tahun ini. Selain itu delapan blok migas yang habis pada 2017 dan 2018 akan diserahkan kepada Pertamina menggunakan skema kontrak yang baru ini.
Penerimaan negara dalam kontrak gross split ini terdiri atas bagian negara, bonus-bonus dan pajak penghasilan kontraktor. Selain penerimaan negara, pemerintah memperoleh pajak tidak langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Baca: Jonan dan Sri Mulyani akan Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery)
Sementara penerimaan kontraktor dihitung berdasarkan persentase produksi kotor (gross) setelah dikurangi pajak penghasilan. kontraktor wajib membayar pajak penghasilan sesuai perlakuan pajak penghasilan di bidang kegiatan usaha hulu migas.
Meski begitu, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi kontraktor. Ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan insentif lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pada kegiatan usaha hulu migas.
