Tingkatkan Investasi, Jokowi Minta Kota Batam Benahi Perizinan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh aparatur pemerintahan di kota Batam meningkatkan kecepatan pelayanan terkait proses perizinan usaha. Ini perlu dilakukan agar investasi di kota tersebut dapat meningkat dan perekonomiannya bisa tumbuh.
Jokowi mengatakan masalah perizinan menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan investor, terutama di bidang pertanahan. Oleh sebab itu dia meminta semua pihak seperti Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kotamadya Batam, hingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaporkan apa saja yang menjadi kendala, agar bisa segera diperbaiki.
"Ini juga harus dilakukan terintegrasi mulai dari Gubernur, Walikota, hingga Kepala BP Batam," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang proyek strategis provinsi Kepulauan Riau di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/3). (Baca: BKPM Masih Temukan Keluhan Perizinan Investasi di Daerah)
Informasi yang diterimanya, Jokowi mengakui pembangunan di Batam pada tahun lalu telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Mencapai 5,03 persen. Pertumbuhan ini lebih banyak digerakkan oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan.
Berdasarkan data ini, dia menilai Kepulauan Riau telah mengalami transformasi ke industri pengolahan. Ini merupakan hal yang sangat baik, mengingat industri pengolahan tidak hanya berperan sebagai mesin penggerak ekonomi, tapi mampu menyerap banyak tenaga kerja. Presiden ingin industri pengolahan di Batam bisa digenjot agar tingkat pengangguran Kepulauan Riau yang masih tinggi, yakni 7,69 persen bisa berkurang.
Rapat di Kantor Presiden ini juga dihadiri Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dan Gubernur Kepualuan Riau Nurdin Basirun. Jokowi berharap dengan adanya rapat bersama seperti ini, maka segala keputusan mengenai Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang terkait perbaikan layanan perizinan di Batam, bisa lebih mudah disepakati.
"Ini agar kecepatan pelayanan yang diinginkan investor dapat tercapai," kata Jokowi. (Baca: Indonesia Tujuan Investasi Pertama Singapura dengan Banyak Keluhan)
