Pemerintah Akan Izinkan Pertamina Impor BBM Standar Euro 4
Pemerintah akan mengizinkan PT Pertamina (Persero) mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan standar Euro 4. Ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap kendaraan menggunakan BBM dengan standar tersebut, mulai tahun depan.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Karliansyah mengatakan Pertamina baru bisa menyediakan bahan bakar jenis itu paling cepat 2021 dan paling lambat 2025. Hal ini sejalan dengan proyek revitalisasi dan pembangunan kilang baru Pertamina yang sedang berjalan.
(Baca: Belum Siap, Pertamina Baru Bisa Produksi BBM Euro 4 pada 2025)
Dia memperkirakan pada 2021, kilang Pertamina yang bisa memproduksi BBM Euro 4 hanya Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan yang sedang direvitalisasi. Setelah revitalisasi selesai, kapasitas Kilang Cilacap meningkat menjadi 400 ribu barel per hari (bph) dan Kilang Balikpapan 360 ribu bph.
Kemampuan produksi yang hanya 760 ribu bph belum bisa memenuhi kebutuhan BBM nasional yang saat ini sudah mencapai 1,6 juta bph. ''Sekarang saja Pertamina masih impor BBM, jadi tidak tertutup kemungkinan impor bahan bakar Euro 4," kata dia di Kantor Kementerian LHK, Jakarta, Senin (3/4).
Saat ini Permen KLHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4 masih dalam tahap pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Kemungkinan baru akan rampung pada pekan depan.
Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh kendaraan berbahan bakar besin yang sudah beroperasi, menggunakan BBM Euro 4 mulai September 2018. Bagi kendaraan berbahan bensin yang baru diproduksi, pemerintah memberikan waktu dua tahun untuk mulai menggunakan BBM standar Euro 4. Sementara untuk kendaraan baru yang berbahan bakar solar, diberikan jangka waktu empat tahun dari sekarang.
Ketika kebijakan ini diterapkan, Karliansyah mengaku belum mengetahui bagaimana nasib BBM standar Euro 2 yang masih digunakan saat ini. Pihaknya menyerahkan hal ini kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), apakah akan dihapus atau ada opsi lain.
