Pemerintah Tenang Hadapi Isyarat “Lampu Kuning” Trump
Jumat pekan lalu, Presiden Donald Trump memerintahkan penelusuran terhadap Negara-negara penyebab defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS), termasuk Indonesia. Dalam perintah eksekutif itu, Kementerian Perdagangan AS diberi waktu selama 90 hari untuk menyusun laporan detail untuk tiap Negara dan tiap komoditas impor yang membuat defisit neraca perdagangan AS.
Pemerintahan Trump mencurigai dua praktik kecurangan: dumping (menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah ketimbang di pasar domestik) dan manipulasi mata uang. Jika terbukti, Trump tak segan menerapkan sanksi berupa pengenaan bea masuk tambahan antidumping pada impor komoditas dari Negara terkait.
Lalu, perlukah Indonesia merasa terancam? Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk sementara masih bersikap wait and see. Ia memang meminta perwakilan pemerintah di Washington untuk mengikuti perkembangan masalah ini dengan lekat, namun belum ada langkah nyata yang bisa dilakukan. "Ya kami ikuti dulu. Kami tunggu langkah yang akan ditempuh," ujar Enggar, Rabu (5/4).
(Baca juga: Pengusaha Indonesia Tuduh Produsen Biodiesel Amerika Protektif)
Peneliti INDEF (Institute Development of Economics and Finance) Bhima Yudhistira Adhinegara justru optimistis Indonesia akan “lepas” dari jerat yang disiapkan Trump. “Karena kalau Amerika memaksakan menuduh kita (Indonesia) dumping, industri mereka yang akan kewalahan," kata, Rabu (5/4).
Menurutnya, sebagian besar ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam berbentuk bahan baku mentah. Sementara produk manufaktur yang dikirim ke sana berwujud tekstil atau alas kaki yang tidak akan efisien jika diproduksi dalam negeri karena upah buruh AS yang tinggi.
Nilai Ekspor Non-migas ke Negara Tujuan Utama
"Ini keunggulan komparatif karena biaya tenaga kerja AS memang terlalu tinggi untuk memproduksi tekstil dan garmen," ujarnya.
