Pertumbuhan Utang Luar Negeri Pemerintah Melambat
Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri publik (pemerintah dan bank sentral) mencapai US$ 162 miliar atau setara Rp 2.153 triliun per Februari 2017. Nominal utang tersebut naik 10,3 persen dari periode sama tahun lalu. Dengan perkembangan ini, porsi utang luar negeri publik mencapai 50,3 persen terhadap total utang Indonesia.
Meski secara nominal menanjak, laju pertumbuhan utang luar negeri publik tercatat melambat. Pada Januari 2017, pertumbuhannya sempat mencapai 12,4 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding kenaikan pada Desember 2016 yang sebesar 11 persen. (Baca juga: Sri Mulyani Tantang Debat Mahasiswa Penolak Utang Tapi Prosubsidi)
Di sisi lain, utang luar negeri swasta masih melanjutkan tren penurunannya. Pada Februari lalu, pertumbuhannya minus empat persen ke posisi US$ 159,7 miliar atau setara Rp 2.124 triliun. Dengan perkembangan tersebut maka porsi utang luar negeri swasta menjadi 49,7 persen terhadap total utang Indonesia.
Secara keseluruhan, BI mencatat utang luar negeri Indonesia naik 2,7 persen secara tahunan menjadi US$ 321,7 miliar atau setara Rp 4.278 triliun pada Februari 2017. Pertumbuhan tersebut lebih lambat dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 3,6 persen.
Bila dilihat dari segi jangka waktu jatuh tempo, utang luar negeri jangka pendek tercatat tumbuh 17 persen atau sebesar US$ 43,6 miliar dibanding periode sama tahun lalu. Pertumbuhannya ini lebih tinggi dibandingkan Januari 2017 sebesar 14,7 persen dan 6,7 persen pada Desember 2016.
"Pertumbuhan ULN (utang luar negeri) jangka pendek ini didorong oleh meningkatnya utang dagang sektor swasta," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara dalam keterangan pers, Senin (17/4). Dengan demikian porsi utang jangka pendek mencapai 13,6 persen dari total utang luar negeri.
Sementara itu, laju pertumbuhan utang luar negeri berjangka panjang justru menurun. Bila pada Januari tumbuh 2,1 persen, di bulan Februari lalu hanya naik 0,8 persen menjadi US$ 278,1 miliar. Adapun porsi utang jangka panjang terbesar merupakan milik pemerintah yakni US$ 159,5 miliar atau 86,4 persen dari total utang utang luar negeri.
Adapun, berdasarkan sektor ekonominya, utang luar negeri masih terkonsentrasi pada sektor keuangan; industri pengolahan, sektor pertambangan; serta, sektor listrik, gas dan air bersih. Porsi keempat sektor tersebut mencapai 76,6 persen dari total utang luar negeri ULN swasta. (Baca juga: Pemerintah Bidik 91,5 Persen Dana Investasi 2018 dari Luar APBN)
Sejauh ini, BI masih memandang utang luar negeri dalam kondisi yang sehat. Meski begitu, BI tetap mewaspadai risiko utang luar negeri terhadap perekonomian nasional, khususnya di sektor swasta. "Kami terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta supaya optimal mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi," kata Tirta.
