Menteri Susi Anggap Cantrang Pemicu Konflik Horizontal

Cantrang tak hanya merusak lingkungan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa alat penangkap ikan ini juga telah memicu konflik horizontal di antara para nelayan di berbagai daerah.

Berbagai kasus di lapangan menunjukan bahwa konflik bermula dari adanya penolakan sekelompok nelayan terhadap beberapa nelayan lain yang menggunakan cantrang. “Bukan penghentian cantrang yang menciptakan konflik horizontal, tapi justru karena penggunaan alat tangkap ini konflik horizontal terjadi sesama nelayan,” kata Susi di kantornya, Kamis (4/5) kemarin.

(Baca juga: Dorong Budi Daya Ikan Lepas Pantai, Jokowi: Masa Bicara Cantrang Terus)

Susi mencontohkan kasus pembakaran terhadap 6 unit kapal pukat tarik gandeng dua di Perairan Asahan, pada 18 Desember 2011. Insiden ini terjadi karena nelayan cantrang dari Jawa yang ikannya tinggal sedikit bergerak ke Karimata, Kalimantan Selatan. Kedatangan nelayan pengguna cantrang ini ditolak oleh nelayan setempat hingga terjadilah konflik.

Kejadian serupa juga terjadi di Lamongan pada 1995. Saat itu, nelayan Paciran menghancurkan fasilitas publik, seperti kantor Camat, Kepolisian Sektor (Polsek) dan Koramil karena menganggap aparat tidak segera menindak nelayan yang menggunakan alat tangkap mini trawl.

(Baca juga: Ramai Diprotes, Susi Ngotot Pertahankan Larangan Cantrang)

Pada tahun yang sama, di Probolinggo, nelayan asal Kalibuntu, Kraksan bentrok dengan nelayan Pulau Gili Ketapang yang menggunakan mini trawl/cantrang untuk menangkap ikan.

Larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan telah diatur dalam  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015. Beberapa jenis alat tangkap yang dilarang di antaranya pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine trawls), di mana cantrang termasuk dalam kategori trawls.

(Baca juga: Tunda Larangan Cantrang, Susi Siapkan 6.972 Alat Pengganti di Jateng)