Diprotes Investor, Arcandra Klaim Harga Jual Listrik EBT Menarik
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengklaim harga jual listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) dari energi baru terbarukan (EBT) masih menarik investor. Hal ini disampaikannya ketika berdiskusi dengan para investor mengenai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017.
Menurut Arcandra, saat ini ada investor yang siap menjalankan bisnisnya dengan tarif sesuai Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017. "Siapa bilang tidak ekonomis, sudah ada delapan pengembang katakan ke saya mampu menyesuaikan tarif EBT sesuai Permen 12/2017," kata dia di Jakarta, Selasa (9/5).
(Baca: Jonan Tambah Porsi Energi Baru Terbarukan untuk Proyek Listrik)
Dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017, harga listrik berbasis EBT mengacu pada Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan (BPP). Menurut Arcandra, dengan formula seperti itu membuat harga lebih adil antara PLN dan pengembang.
Jadi, jika BPP pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat lebih tinggi dari BPP nasional maka PLN membeli listrik hanya 85 persen dari biaya pembangkitan setempat. Sementara jika BPP setempat kurang atau sama dengan BPP Nasional, maka PLN membeli dengan harga 100 persen dari BPP. Skema ini berlaku untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Bayu, Air, Biomassa, dan Biogas.
Dengan formula itu, Arcandra menyebutkan, beberapa wilayah yang potensial untuk mengembangkan pembangkit EBT. Daerah tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Babel, Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTT, NTB, Maluku, Papua.
